SULUTNETWORK.COM — Persoalan keamanan pangan menjadi salah satu tantangan yang harus segera dibenahi Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Sudaryono. Baru sekitar 46 hari menjabat sebagai Kepala BGN, sejumlah kasus dugaan keracunan yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di berbagai daerah.
Sejak Sudaryono dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 22 Juli 2026 hingga awal September, tercatat sedikitnya 12 kasus dugaan keracunan MBG dilaporkan. Jumlah penerima manfaat yang terdampak dalam rangkaian kasus tersebut diperkirakan mencapai sekitar 2.800 orang.
Sudaryono menggantikan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN. Sejak awal masa jabatannya, ia menempatkan pembenahan tata kelola sebagai salah satu agenda utama. Pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), transparansi pengelolaan program, hingga penerapan standar operasional prosedur (SOP) keamanan pangan menjadi perhatian yang perlu diperkuat.
Namun, persoalan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan standar keamanan makanan masih menjadi pekerjaan besar. Dalam evaluasi yang disampaikan BGN pada awal September, Sudaryono mengungkapkan bahwa sekitar 80 hingga 90 persen kasus keracunan diduga berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap SOP.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tantangan MBG bukan semata-mata memperluas jangkauan program. Faktor keamanan makanan juga menjadi aspek krusial, mengingat makanan didistribusikan kepada masyarakat dalam jumlah besar dan melibatkan banyak titik layanan.
Beberapa laporan terbaru memperlihatkan besarnya persoalan tersebut. Di Sidoarjo, sejumlah penerima MBG dari berbagai lembaga pendidikan dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap makanan yang dibagikan. Gejala yang muncul antara lain pusing, mual, muntah hingga diare.
Kasus lainnya terjadi di SMAN 1 Lasem, Kabupaten Rembang. Sebanyak 777 siswa dan guru dilaporkan mengalami gangguan pencernaan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Meski demikian, penyebab pasti kejadian tersebut masih membutuhkan pemeriksaan dan investigasi lebih lanjut untuk memastikan apakah benar berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi.
Jika melihat data secara nasional, jumlah kejadian yang berkaitan dengan dugaan keracunan MBG jauh lebih besar dibandingkan kasus yang muncul selama masa kepemimpinan Sudaryono. Data Kementerian Kesehatan yang dikutip media internasional mencatat sebanyak 560 kejadian keracunan terkait MBG sejak program tersebut dimulai pada Januari 2025 hingga 2 September 2026.
Dalam periode tersebut, jumlah masyarakat yang terdampak disebut telah melampaui 50 ribu orang. Data ini merupakan akumulasi sejak awal pelaksanaan MBG dan tidak secara khusus menggambarkan periode kepemimpinan Sudaryono.
Karena itu, angka 12 kasus dengan sekitar 2.800 korban setelah Sudaryono menjabat perlu dipahami sebagai jumlah kasus yang dilaporkan dalam periode tersebut. Angka tersebut bukan keseluruhan kasus dugaan keracunan MBG yang terjadi di Indonesia sejak program diluncurkan.
Meski demikian, munculnya kasus secara berulang tetap menjadi perhatian serius bagi BGN. Apalagi, program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Sudaryono sebelumnya telah menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan serta meningkatkan kepatuhan terhadap SOP. Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar diterapkan hingga ke tingkat pelaksana di lapangan.
Publik kini menanti langkah konkret BGN dalam mencegah kasus serupa kembali terjadi. Keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas makanan bergizi dapat disalurkan, tetapi juga sejauh mana makanan tersebut memenuhi standar keamanan dan benar-benar aman dikonsumsi masyarakat.*** (Reza)
