SULUTNETWORK.COM – Sebanyak 352 siswa dari lima sekolah di Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat, 11 September 2026, kemarin.
Kejadian tersebut sempat menimbulkan kepanikan di lingkungan sekolah. Sejumlah siswa dilaporkan mengalami gejala seperti mual dan pusing. Guru serta orang tua kemudian membawa para siswa ke sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit, untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan.
Data mengenai jumlah siswa terdampak maupun kondisi masing-masing siswa masih dalam proses pendataan dan validasi. Pemeriksaan lebih lanjut juga diperlukan untuk memastikan penyebab munculnya keluhan kesehatan tersebut.
Lima sekolah yang dilaporkan terdampak masing-masing SDN 2 Lendang Tampel, SDN Repok Puyung, SDN Beber, MTs Qudwatun Hasanah, dan SDN Mertak Kesambik. Makanan MBG yang dikonsumsi siswa disebut berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang.
Peristiwa ini menjadi perhatian karena Lombok Tengah sebelumnya juga pernah menghadapi kasus dugaan keracunan yang berkaitan dengan program MBG. Pada Februari 2026, sebanyak 38 siswa dilaporkan mengalami keracunan. Hasil pemeriksaan laboratorium saat itu menemukan adanya kontaminasi bakteri Escherichia coli (E. coli), Staphylococcus aureus, dan Bacillus cereus pada susu kemasan yang dibagikan melalui program MBG. SPPG yang terkait kemudian dihentikan sementara operasionalnya.
Menanggapi kejadian terbaru, Satgas MBG NTB menyatakan SPPG yang memasok makanan ke sekolah-sekolah tersebut berpotensi mendapatkan sanksi penghentian sementara atau suspend. Ketua Satgas MBG NTB Fathul Gani mengatakan langkah tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi, sembari menunggu keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Meski demikian, hingga kini belum ada kesimpulan mengenai penyebab pasti keluhan yang dialami para siswa. Pemeriksaan terhadap kondisi siswa serta pengujian dan validasi makanan yang dikonsumsi masih diperlukan untuk memastikan apakah keluhan tersebut berkaitan langsung dengan makanan MBG.
Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat segera melakukan investigasi secara menyeluruh agar penyebab kejadian dapat diketahui sekaligus memastikan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG di sekolah.
