SULUTNETWORK.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) terus memperkuat strategi pengelolaan keuangan daerah di tengah kondisi fiskal yang penuh tantangan. Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus menegaskan, pemerintah daerah mengambil langkah cepat dan terukur untuk menjaga kemampuan fiskal sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan.
Salah satu strategi yang ditempuh yakni meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta menerapkan prinsip Money Follow Program Priority. Pendekatan tersebut menempatkan program prioritas yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat sebagai fokus utama dalam pengalokasian anggaran.
Menurut Gubernur Yulius, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan terhentinya pembangunan. Karena itu, setiap anggaran harus dikelola secara cermat dan diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kebijakan anggaran perubahan, sejumlah sektor strategis menjadi perhatian Pemprov Sulut. Di antaranya percepatan pembangunan dan peningkatan konektivitas jalan serta jaringan irigasi yang dinilai penting untuk menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Selain infrastruktur, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap perlindungan sosial dan sektor kesehatan. Penguatan Universal Health Coverage (UHC) serta jaminan sosial bagi pekerja menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan akses pelayanan dasar yang memadai.
Sektor ekonomi produktif juga tetap menjadi prioritas. Pemprov Sulut mendorong penguatan sektor pertanian, perikanan, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Ketiga sektor tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik turut masuk dalam arah kebijakan anggaran perubahan. Pemerintah berupaya memastikan fasilitas pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat terus ditingkatkan dari sisi kualitas maupun ketersediaannya.
Dorong Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha
Dalam rapat paripurna yang sama, Pemprov Sulut turut menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Masyarakat.
Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan untuk memperkuat hubungan dan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Dengan adanya sinergi yang lebih terarah, kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas.
Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dipandang sebagai bentuk kontribusi terhadap masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pembangunan yang melibatkan berbagai pihak.
Melalui regulasi tersebut, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara diharapkan dapat berlangsung secara lebih inklusif, adil dan berkelanjutan. Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dapat mengambil peran masing-masing dalam mendorong kemajuan daerah.
Gubernur Yulius menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi maupun besarnya anggaran yang terserap. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana pembangunan tersebut mampu menghadirkan perubahan dan manfaat nyata dalam kehidupan masyarakat.
Karena itu, kebijakan anggaran Pemprov Sulut diarahkan agar setiap program memiliki dampak yang jelas dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan strategi peningkatan PAD, efisiensi belanja serta pemusatan anggaran pada program prioritas, Pemprov Sulut berupaya menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan tetap bergerak, pelayanan publik terus diperkuat, serta kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan yang diambil.*** (Reza)
