SULUTNETWORK.COM — Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dinilai perlu dilakukan melalui sistem layanan yang terintegrasi, berkesinambungan, dan mudah diakses masyarakat.
Upaya tersebut tidak hanya membutuhkan ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan, tetapi juga keterhubungan layanan dari tingkat komunitas hingga fasilitas rujukan.
Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melalui Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden, bersama Staf Khusus Wakil Presiden, menggelar Expert Meeting Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Nasional Penguatan Integrated Midwifery Care di Jakarta.
Forum tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, BPJS Kesehatan, organisasi profesi, institusi pendidikan, mitra pembangunan, serta pemangku kepentingan terkait. Pertemuan difokuskan pada pembahasan penguatan pelayanan kebidanan yang terhubung dari tingkat komunitas hingga fasilitas kesehatan rujukan.
Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam forum tersebut, antara lain penguatan jejaring dan sistem rujukan, integrasi pelayanan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tata kelola layanan, peningkatan kompetensi bidan, serta pemanfaatan data dan teknologi kesehatan.
Penguatan sistem tersebut diharapkan dapat menciptakan pelayanan kebidanan yang lebih terkoordinasi sehingga kebutuhan kesehatan ibu dan anak dapat ditangani secara berkelanjutan pada setiap jenjang pelayanan.
Selain membahas kebijakan, forum tersebut menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman antarpemangku kepentingan sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penerapan pelayanan kebidanan terintegrasi.
Berbagai masukan yang dihimpun dalam pertemuan akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi kebijakan nasional. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat mendukung penguatan sistem pelayanan kebidanan sekaligus meningkatkan kualitas akses layanan kesehatan bagi ibu dan anak.*** (Reza)
