Sulutnetwork.com — Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-76 menjadi momentum refleksi sekaligus penegasan arah kebijakan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo dalam menjawab tantangan pelayanan publik dan pengawasan keimigrasian di era modern. Mengusung semangat tema nasional “Imigrasi Berbakti untuk Indonesia Maju”, Imigrasi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi melalui percepatan digitalisasi layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sinergi lintas instansi.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo, Josua Pahala Martua, A.Md.Im., S.Sos. menyampaikan bahwa peringatan Hari Bhakti Imigrasi bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan menjadi titik evaluasi atas kinerja yang telah berjalan sekaligus pijakan untuk menyusun langkah strategis ke depan.
Menurutnya, dinamika global, perkembangan teknologi, serta meningkatnya mobilitas manusia lintas negara menuntut institusi keimigrasian untuk bergerak lebih adaptif, responsif, dan profesional dalam memberikan pelayanan sekaligus menjaga kedaulatan negara.
Digitalisasi Layanan sebagai Pilar Utama Reformasi Keimigrasian, Josua menegaskan bahwa digitalisasi merupakan fokus utama Imigrasi Gorontalo dalam mendukung agenda besar Direktorat Jenderal Imigrasi dan program akselerasi yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Transformasi digital dinilai menjadi solusi strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Seluruh layanan keimigrasian, mulai dari permohonan paspor hingga pengurusan izin tinggal, kami arahkan agar berbasis sistem digital yang terintegrasi,” ungkapnya. Melalui penerapan sistem digital, Imigrasi Gorontalo berupaya meminimalkan proses manual yang berpotensi menimbulkan hambatan pelayanan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Josua menjelaskan bahwa transformasi digital tidak hanya menyentuh aspek teknis pelayanan, tetapi juga mencakup perubahan pola kerja aparatur. Aparat imigrasi dituntut untuk memiliki kompetensi digital, kemampuan adaptasi, serta komitmen tinggi terhadap pelayanan prima. “Digitalisasi layanan harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kami terus mendorong peningkatan kapasitas pegawai agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan berintegritas,” jelasnya.
Pelayanan Paspor Simpatik Mendekatkan Negara kepada Masyarakat, Sebagai bentuk implementasi pelayanan publik yang inklusif, Imigrasi Gorontalo tidak hanya mengandalkan layanan konvensional di kantor. Melalui program pelayanan paspor simpatik, Imigrasi Gorontalo menghadirkan layanan jemput bola ke berbagai daerah di Provinsi Gorontalo.
Program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses, baik karena faktor geografis, ekonomi, maupun sosial. Dengan mendatangi langsung masyarakat, Imigrasi Gorontalo berupaya memastikan bahwa hak atas layanan keimigrasian dapat dirasakan secara merata. “Kami ingin kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Bukan masyarakat yang harus selalu datang ke kantor, tetapi kami yang hadir di tengah mereka,” ujar Josua.
Pelayanan jemput bola ini mendapat respons positif dari masyarakat, khususnya di wilayah yang jaraknya cukup jauh dari kantor imigrasi. Selain mempermudah pengurusan dokumen perjalanan, kegiatan ini juga menjadi sarana sosialisasi kebijakan keimigrasian serta edukasi terkait prosedur yang benar dan aman.
Josua menambahkan bahwa pendekatan humanis dalam pelayanan menjadi salah satu nilai penting yang terus dijaga oleh Imigrasi Gorontalo. Pelayanan yang ramah, cepat, dan transparan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus memperkuat citra positif institusi imigrasi. Selain fokus pada pelayanan, Imigrasi Gorontalo juga menaruh perhatian besar pada aspek pengawasan, khususnya dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Migran (TPPM). Menindaklanjuti arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kepala Kantor Wilayah, Imigrasi Gorontalo menggulirkan program desa pesisir binaan.
Program ini difokuskan pada wilayah pesisir yang dinilai memiliki potensi kerawanan terhadap praktik TPPM, baik sebagai jalur keluar maupun masuk migran ilegal. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, masyarakat desa pesisir diajak untuk memahami risiko, modus, serta dampak dari kejahatan perdagangan orang dan migran.
“Kami ingin masyarakat menjadi garda terdepan dalam pencegahan TPPM. Edukasi dan kesadaran masyarakat sangat penting agar mereka tidak mudah terjerat bujuk rayu pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelas Josua. Dalam pelaksanaannya, Imigrasi Gorontalo menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat desa, serta unsur keamanan. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan sistem pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Sebagai daerah yang memiliki wilayah pesisir dan perairan, Provinsi Gorontalo memiliki tantangan tersendiri dalam pengawasan keimigrasian. Jalur laut dinilai masih memiliki potensi kerawanan terhadap masuknya warga negara asing secara tidak resmi. Untuk itu, Imigrasi Gorontalo memperkuat kerja sama dengan Pangkalan TNI AL (Lanal) Gorontalo dalam rangka pengawasan wilayah perairan. Kolaborasi ini dilakukan melalui patroli bersama, pertukaran informasi, serta koordinasi intensif dalam penanganan pelanggaran keimigrasian.
“Kedaulatan negara harus dijaga. Setiap warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib melalui prosedur yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum,” tegas Josua.
Ia menambahkan bahwa pengawasan keimigrasian bukan hanya tanggung jawab Imigrasi semata, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai instansi terkait. Sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menutup celah pelanggaran hukum, khususnya di wilayah perairan. Berkaca dari sejumlah kejadian yang pernah terjadi, Imigrasi Gorontalo menjadikan pengalaman tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan. Setiap dinamika di lapangan dipelajari guna meningkatkan kesiapsiagaan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan.
Menurut Josua, pendekatan preventif harus berjalan seiring dengan penegakan hukum. Dengan pengawasan yang kuat dan edukasi yang berkelanjutan, potensi pelanggaran keimigrasian dapat ditekan secara signifikan.
Menghadapi tahun 2026, Imigrasi Gorontalo berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Josua berharap kerja sama yang telah terjalin tidak hanya berhenti pada komunikasi dan koordinasi, tetapi diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Sinergitas sudah berjalan dengan baik. Ke depan, kami ingin kolaborasi ini ditingkatkan melalui program bersama yang terencana dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan tugas keimigrasian sangat ditentukan oleh soliditas kerja sama lintas instansi, profesionalisme aparatur, serta dukungan masyarakat. Dengan semangat Hari Bhakti Imigrasi ke-76, Imigrasi Gorontalo optimistis mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional dan pelayanan publik yang berkeadilan.
Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-76 diharapkan menjadi penguat komitmen seluruh jajaran Imigrasi Gorontalo untuk terus berbenah, berinovasi, dan mengabdi demi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat.
