Jakarta – Mantan Presiden FIFA, Sepp Blatter, secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap seruan boikot yang dilayangkan oleh para penggemar sepak bola terhadap gelaran Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Keputusan Blatter ini didasari oleh sejumlah kebijakan kontroversial yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump, baik di ranah domestik maupun internasional, yang dinilai dapat mengganggu semangat persatuan dan inklusivitas dalam perhelatan olahraga terbesar dunia tersebut. Dengan Amerika Serikat sebagai tuan rumah utama, didampingi Kanada dan Meksiko, bayang-bayang politik dan ekonomi kini menyelimuti persiapan turnamen empat tahunan yang seharusnya menjadi ajang perayaan sepak bola global.
sulutnetwork.com – Dukungan Sepp Blatter terhadap inisiatif boikot ini telah memicu perdebatan sengit mengenai kelayakan Amerika Serikat sebagai penyelenggara Piala Dunia, mengingat rekam jejak kebijakan pemerintahannya di masa lalu yang menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan komunitas internasional. Isu-isu seperti larangan masuk bagi warga dari sejumlah negara, sentimen anti-imigran yang menguat, hingga potensi keamanan bagi para pengunjung, kini menjadi topik hangat yang mengancam citra Piala Dunia 2026 sebagai festival olahraga yang merangkul semua kalangan. Selain itu, sorotan juga tertuju pada kebijakan penetapan harga tiket yang dinilai melambung tinggi, memunculkan kekhawatiran akan eksklusivitas turnamen.
Piala Dunia 2026, yang akan menjadi edisi pertama dengan format 48 tim peserta, diproyeksikan akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah FIFA. Hak tuan rumah utama diberikan kepada Amerika Serikat, yang akan menyelenggarakan sebagian besar pertandingan, termasuk fase gugur hingga final. Kanada dan Meksiko akan berbagi sejumlah pertandingan di fase grup, menandai kali pertama tiga negara menjadi tuan rumah bersama. Keputusan ini awalnya disambut dengan antusiasme, dengan harapan bahwa kolaborasi lintas batas akan memperkuat semangat sepak bola di kawasan Amerika Utara. Namun, harapan itu kini diwarnai keraguan, terutama setelah mencuatnya kembali isu-isu politik yang pernah menjadi sorotan tajam selama periode kepemimpinan Donald Trump.
Salah satu poin utama yang menjadi dasar kekhawatiran adalah kebijakan pembatasan perjalanan atau "travel ban" yang diterapkan oleh pemerintahan Trump pada periode 2017-2021. Kebijakan ini melarang masuknya warga negara dari sejumlah negara mayoritas Muslim, serta beberapa negara lain yang dianggap berisiko keamanan. Meskipun kebijakan tersebut telah dicabut oleh pemerintahan selanjutnya, memori dan dampaknya masih membekas. Kekhawatiran muncul mengingat beberapa negara yang pernah masuk dalam daftar "travel ban" tersebut, seperti Iran, atau negara-negara dengan mayoritas Muslim di Afrika seperti Pantai Gading dan Senegal, adalah kekuatan sepak bola yang berpotensi lolos ke Piala Dunia. Demikian pula Haiti, sebuah negara di Karibia yang juga pernah terdampak, memiliki basis penggemar yang besar. Larangan semacam itu berpotensi menghalangi para penggemar, jurnalis, bahkan delegasi tim untuk masuk ke Amerika Serikat, bertentangan dengan prinsip universalitas dan persatuan yang dijunjung tinggi oleh FIFA.
Tidak hanya isu "travel ban", niat Presiden Trump untuk mencaplok Greenland, wilayah otonom Denmark, juga sempat menimbulkan kegaduhan diplomatik. Meskipun ide tersebut tidak pernah terwujud, usulan kontroversial itu memicu kemarahan sejumlah tokoh di Eropa dan negara-negara Nordik. Insiden ini, bersama dengan retorika "America First" yang cenderung isolasionis, menciptakan persepsi negatif tentang Amerika Serikat di mata komunitas internasional. Bagi banyak pihak, tindakan-tindakan semacam ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap norma-norma diplomatik dan kerja sama global, yang seharusnya menjadi landasan bagi perhelatan sebesar Piala Dunia.
Lebih lanjut, kondisi keamanan dalam negeri Amerika Serikat dan sentimen pemerintah terhadap pendatang juga menjadi perhatian serius. Selama masa kepresidenan Trump, Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) serta Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) AS diketahui telah bertindak tegas, bahkan dituduh brutal, dalam menangani imigran dan para demonstran. Laporan-laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia mencatat insiden penembakan dan kekerasan yang melibatkan agen-agen ini. Meskipun data spesifik "28 penembakan yang menewaskan delapan orang, termasuk dua di Minneapolis bulan ini" (merujuk pada periode 2025-2026 dalam berita asli) mungkin merupakan proyeksi atau kekeliruan tanggal dalam konteks masa kepresidenan Trump yang berakhir Januari 2021, kekhawatiran akan penegakan hukum yang keras dan diskriminatif terhadap minoritas atau pendatang tetap relevan. Iklim politik yang penuh ketegangan dan polarisasi di Amerika Serikat selama periode tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi pengalaman para pengunjung internasional, terutama mereka yang berasal dari latar belakang etnis atau ras tertentu.
Mark Pieth, seorang pengacara asal Swiss yang dikenal luas karena kepakarannya dalam kasus kejahatan kerah putih dan keterlibatannya dalam reformasi FIFA, turut menyuarakan keprihatinannya. Dalam wawancara dengan harian lokal Der Bund, Pieth menyarankan agar para penonton sebaiknya menyaksikan Piala Dunia dari televisi saja karena pertimbangan keamanan. "Jika kita mempertimbangkan semua yang telah kita diskusikan, hanya ada satu nasihat untuk para fan: Jauhi AS! Anda akan lebih mudah menontonnya di TV," ujar Pieth. Ia memperingatkan bahwa para penggemar yang tiba di Amerika Serikat harus siap jika mereka dianggap "tidak menyenangkan" oleh para petugas, mereka dapat segera dipulangkan dengan penerbangan berikutnya, bahkan jika mereka beruntung. Pernyataan Pieth ini menggarisbawahi kekhawatiran serius mengenai potensi perlakuan sewenang-wenang dan kurangnya kebebasan bagi pengunjung internasional. Sebagai sosok yang memiliki pemahaman mendalam tentang tata kelola dan etika dalam organisasi olahraga global, pandangan Pieth memiliki bobot yang signifikan dalam diskusi ini.
Lewat media sosial, Sepp Blatter dengan tegas mendukung ucapan Pieth. "Saya pikir Mark Pieth sudah benar untuk mempertanyakan Piala Dunia ini," tulis Blatter, menambahkan validitas pada argumen yang menyoroti potensi masalah di Piala Dunia 2026. Meskipun Blatter sendiri memiliki sejarah kontroversial selama menjabat sebagai Presiden FIFA, pandangannya mengenai etika dan nilai-nilai inti sepak bola masih memiliki pengaruh di kalangan tertentu, terutama ketika menyangkut integritas turnamen. Dukungan Blatter ini memperkuat narasi bahwa Piala Dunia tidak hanya sekadar pertandingan olahraga, tetapi juga cerminan nilai-nilai kemanusiaan dan sportivitas.
Selain urusan tuan rumah yang diwarnai kontroversi politik, Piala Dunia 2026 juga mendapat sorotan tajam karena masalah harga tiket yang melambung tinggi. Panitia penyelenggara diketahui memberlakukan sistem harga dinamis, yang berarti harga tiket dapat meroket sewaktu-waktu jika ada banyak peminat. Fenomena ini bukan hal baru dalam industri hiburan dan olahraga besar, namun dampaknya terhadap aksesibilitas bagi penggemar sepak bola biasa sangat terasa. Sebagai contoh, harga tiket final untuk kategori 1 dilaporkan sudah mencapai 145,8 juta Rupiah. Angka fantastis ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai siapa sebenarnya yang bisa menikmati perhelatan akbar ini. Bagi banyak penggemar di seluruh dunia, harga tiket semacam itu sama sekali tidak terjangkau, mengubah Piala Dunia dari festival rakyat menjadi acara eksklusif bagi kalangan tertentu.
Tingginya harga tiket, ditambah dengan biaya akomodasi, transportasi, dan kebutuhan lainnya di Amerika Serikat yang juga dikenal mahal, berpotensi mengurangi jumlah penggemar sejati yang bisa hadir langsung. Hal ini berlawanan dengan semangat sepak bola yang seharusnya merangkul semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Kritikus berpendapat bahwa sistem harga dinamis semacam ini lebih menguntungkan spekulan dan pasar sekunder, daripada penggemar yang benar-benar ingin mendukung tim nasional mereka. Praktik ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang komersialisasi sepak bola yang berlebihan, di mana nilai-nilai olahraga mulai tergerus oleh motif keuntungan finansial.
Presiden FIFA saat ini, Gianni Infantino, justru berkilah dengan menyebut bahwa harga mahal itu disebabkan oleh para fan yang sudah memiliki tiket namun kembali dijual agar untung. Dalam pernyataannya pada hari Senin, menanggapi pesan Blatter, Infantino berupaya menepis kekhawatiran yang ada. "Orang-orang ingin pergi, dan mereka akan pergi dan merayakan bersama. Kita selalu, selalu merayakan sepakbola bersama," kata Infantino, dikutip ESPN. Pernyataan Infantino ini mengindikasikan upaya FIFA untuk mempertahankan citra positif Piala Dunia dan mengabaikan kekhawatiran mendalam yang diungkapkan oleh Blatter, Pieth, dan para penggemar. Ia memilih untuk menekankan aspek perayaan dan persatuan sepak bola, tanpa secara langsung menyentuh akar permasalahan kebijakan kontroversial tuan rumah atau aksesibilitas tiket.
Sikap FIFA yang cenderung defensif dan minim empati terhadap isu-isu ini menimbulkan pertanyaan tentang prioritas organisasi. Di satu sisi, FIFA selalu menggembar-gemborkan sepak bola sebagai olahraga universal yang menyatukan dunia. Namun, di sisi lain, keputusan dan pernyataan mereka kerap kali bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan politik dan ekonomi. Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dengan segala potensi kontroversinya, akan menjadi ujian besar bagi FIFA dalam menyeimbangkan antara ambisi komersial dan tanggung jawab sosialnya sebagai badan pengatur olahraga paling populer di dunia.
Debat seputar boikot dan kontroversi tuan rumah ini mencerminkan persimpangan kompleks antara olahraga, politik, dan hak asasi manusia. Di era globalisasi yang semakin terpolarisasi, gelaran mega-event olahraga seperti Piala Dunia tidak bisa lagi dipisahkan dari konteks sosial-politik di negara tuan rumah. Seruan boikot, meskipun mungkin tidak sepenuhnya terealisasi dalam skala besar, tetap menjadi indikator kuat adanya ketidakpuasan dan kekhawatiran mendalam dari berbagai pihak. Masa depan Piala Dunia 2026, dan bagaimana FIFA akan mengatasi tantangan-tantangan ini, akan menjadi tolok ukur penting bagi peran olahraga dalam membentuk narasi global dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas.
