Sulutnetwork.com – Pengamat kebijakan publik, Eko Wahyuanto, menepis pandangan Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menilai bahwa Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau perjanjian dagang dengan Amerika Serikat (AS) akan menjadi beban bagi Indonesia.
Eko menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan investasi dan teknologi dari AS untuk mendukung hilirisasi. Perjanjian dengan AS adalah kerja sama yang saling menguntungkan, kedua belah pihak saling membutuhkan. Indonesia pun harus memberikan manfaat bagi AS.
Salah satu manfaat utama perjanjian dagang dengan AS adalah pembebasan tarif bagi 1.819 komoditas utama ekspor Indonesia, termasuk produk tekstil. Hal ini amat penting untuk mengamankan lapangan kerja bagi jutaan rakyat Indonesia.
“Kita memerlukan teknologi mereka. Kita butuh investasi mereka untuk mendukung program hilirisasi, dan mereka butuh sumber daya kita. Persinggungan kedua kepentingan itu menumbuhkan ekonomi. Ingat, kedaulatan sejati tercapai saat rakyat memiliki pekerjaan dan ekonomi nasional tumbuh stabil,” ujar Eko dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3).
Ia menambahkan, kesepakatan dagang dengan AS juga membuka peluang yang selama ini belum terbuka bagi Indonesia. “Dalam ekonomi global, kedaulatan itu bukan lagi dengan cara isolatif atau proteksionis. ART adalah sarana memuluskan jalan kerjasama. Tiket bagi Indonesia untuk masuk ke Global Supply Chain (Rantai Pasok Global),” ucapnya.
Bila tak membuka kesepakatan dagang dengan AS, Indonesia akan semakin bergantung pada China. Untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, Indonesia perlu melakukan diversifikasi pasar ekspor.
“Tanpa menjalin kesepakatan dengan negara-negara di dunia termasuk Amerika, posisi Indonesia terjepit. Akan sangat bergantung pada satu kutub kekuatan ekonomi, yakni China. Ketergantungan tunggal justru membahayakan kedaulatan yang mereka (Dewan Guru Besar UGM) khawatirkan,” tutupnya.
