Sulutnetwork.com — Melihat kondisi global saat ini yang tak menentu membuat kebijakan kedaulatan yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto semakin relevan. Terbaru, serangan AS-Israel terhadap Iran membuat eskalasi di Timur Tengah semakin meningkat.
“Saya kira rencana pemerintah untuk kemandirian, ketahanan, serta kedaulatan energi dan pangan sangat relevan. Dengan kondisi global yang dalam beberapa waktu terakhir kan sangat tidak menentu,” kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, Selasa (3/3).
Khusus untuk kedaulatan energi, Komaidi mengatakan sejumlah hal yang telah dilakukan Prabowo merupakan perencanaan jangka panjang. Hal ini tentu akan memudahkan generasi mendatang untuk bisa mengakses energi.
“Tujuannya sangat bagus, konsep pemerintah Asta Citanya bagus, tapi kalau minyak itu kontraknya kan 30 tahun, kalau hari ini kita nemu minyak, itu baru bisa diproduksikan komersial itu 5 tahun ke depan,” jelasnya.
Meski begitu, Komaidi juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan rencana jangka pendek. Misalnya, mengoptimalkan lapangan-lapangan existing yang sudah ada atau sumur-sumur idle, sumur-sumur tua, dan sumur rakyat.
“Saya kira dalam jangka pendek, seluruh potensi domestik harus diprioritaskan untuk kepentingan nasional ya,” katanya.
Selain itu, perlu juga segera dipikirkan energi substitusi untuk minyak, gas, dan energi baru terbarukan. Menurut dia, yang paling krusial saat ini adalah pasokan elpiji.
Per tahun, konsumsi elpiji Indonesia sekitar 9 juta metrik ton, sementara kapasitas domestik hanya 1,8 metrik ton. Artinya, ada 7,2 juta metrik ton yang harus impor.
“Nah, source-nya untuk saat ini cuma dari dua wilayah, Amerika Serikat itu 52 persen dan dari Timur Tengah itu 48 persen. Kebetulan sekarang kedua wilayah tersebut sedang terlibat konflik di Timur Tengah,” kata dia.
Untuk menjaga ketersediaan elpiji, masyarakat bisa mulai diarahkan untuk memakai kompor listrik. Terkait BBM, masyarakat juga bisa diarahkan untuk mulai menggunakan transportasi umum.
