SULUTNETWORK.COM — Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat menemui warga terdampak gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi perhatian di media sosial.

Dalam pertemuan dengan warga, Jokowi menyampaikan bahwa dirinya kini tidak lagi memiliki kewenangan sebagai presiden. Ia menyebut dirinya sebagai pensiunan, tetapi tetap membuka diri jika ada hal yang bisa dibantu. “Saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya pensiunan. Tapi kalau ada yang bisa saya bantu, saya akan bantu,” kata Jokowi, sebagaimana dikutip dari laporan Projo mengenai kunjungannya ke Palue.

Jokowi mengunjungi Pulau Palue pada Rabu (16/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia melihat langsung kondisi rumah warga yang rusak akibat gempa dan menemui masyarakat yang masih bertahan di lokasi pengungsian. Ia juga menyerahkan bantuan serta meminta pemerintah daerah menangani kebutuhan warga terdampak.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Pernyataan mengenai statusnya sebagai pensiunan kemudian memunculkan beragam tanggapan di media sosial. Salah satu komentar yang beredar menyinggung posisi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden RI.

“Anakmu kan Wapres, Pak,” menjadi salah satu respons warganet terhadap pernyataan tersebut. Komentar itu merupakan respons pengguna media sosial dan tidak mewakili pernyataan resmi pemerintah.

Gibran sendiri memang tercatat pernah mengunjungi wilayah terdampak gempa di NTT. Pada 20 Agustus 2026, Wakil Presiden mengunjungi sejumlah lokasi di Kabupaten Sikka dan menemui warga, termasuk pengungsi serta anak-anak di sekolah terdampak.

Sementara itu, secara kelembagaan, Jokowi tidak lagi memegang jabatan pemerintahan setelah mengakhiri masa jabatan sebagai Presiden RI pada Oktober 2024. Gibran saat ini menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kunjungan Jokowi ke Palue sendiri berlangsung di tengah proses pemulihan masyarakat setelah gempa Flores pada Agustus 2026. BMKG mencatat gempa tersebut memicu dampak di sejumlah wilayah NTT dan pemerintah daerah masih melakukan penanganan terhadap masyarakat terdampak.*** (Reza)