Industri perhotelan di Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menghadapi masa sulit dengan kerugian besar menyusul penurunan tingkat hunian kamar hingga 20 persen sepanjang tahun 2025. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk minimnya atraksi budaya yang mampu menahan wisatawan lebih lama, serta dampak signifikan dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah, khususnya dalam kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).
sulutnetwork.com – Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB secara terbuka mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas tren penurunan okupansi yang konsisten di seluruh hotel di provinsi tersebut. Penurunan drastis ini mengindikasikan adanya tekanan ekonomi yang serius pada sektor pariwisata daerah, yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian lokal. Data yang ada menunjukkan bahwa hotel-hotel di NTB mencatat tingkat hunian yang terus merosot sepanjang tahun 2025, sebuah indikator jelas dari kelesuan pasar yang belum teratasi.
Pembina dan Penasehat PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra, dalam konfirmasinya di Mataram pada Kamis (12/2/2026), menegaskan bahwa penurunan okupansi mencapai 20 persen merupakan kerugian yang tidak dapat dianggap remeh. Ia secara spesifik menyoroti dampak pada hotel-hotel yang selama ini sangat bergantung pada segmen MICE. "Penurunannya sampai 20 persen, ini jelas kerugian. Terutama hotel-hotel yang banyak menggantungkan dari MICE. Kalau nggak ada MICE sama sekali, dan hanya mengandalkan kamar saja, okupansi kita sampai 30 persen, nggak lebih," ujar Lanang Patra, menggambarkan betapa rentannya model bisnis yang berpusat pada pertemuan dan pameran tersebut.
Ketergantungan pada MICE memang menjadi pedang bermata dua bagi industri perhotelan. Ketika kegiatan MICE berjalan masif, hotel-hotel dapat meraup keuntungan besar dari pemesanan kamar dalam jumlah besar, penggunaan fasilitas rapat, hingga layanan katering. Namun, ketika segmen ini terhenti atau berkurang drastis, dampaknya langsung terasa pada tingkat hunian dan pendapatan. Penurunan aktivitas MICE, yang salah satunya disebabkan oleh efisiensi anggaran pemerintah, telah secara signifikan menekan tingkat hunian kamar di banyak properti hotel di NTB, memaksa para pengelola untuk memutar otak mencari solusi alternatif.
Lanang Patra menjelaskan lebih lanjut bahwa efek domino dari efisiensi anggaran pemerintah sangat terasa. Banyak kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang sebelumnya rutin mengadakan berbagai pertemuan, seminar, dan lokakarya di hotel-hotel, kini mengurangi frekuensi atau bahkan meniadakan kegiatan tersebut. Hal ini secara langsung mengurangi permintaan untuk fasilitas MICE yang kerap menjadi tulang punggung pendapatan hotel, terutama hotel-hotel berbintang dengan kapasitas ruang pertemuan yang besar. Kondisi ini bukan hanya sekadar mengurangi pendapatan dari sewa ruangan, tetapi juga berdampak pada pemesanan kamar, makanan, dan minuman, yang semuanya berkontribusi pada kerugian yang signifikan.
Untuk mengatasi situasi pelik ini, para pengusaha hotel di NTB berupaya keras mencari pangsa pasar lain di luar MICE yang selama ini menjadi andalan. Salah satu strategi yang ditempuh adalah dengan membidik penyelenggaraan event-event berskala besar yang memiliki potensi peserta stabil dan signifikan, seperti seminar atau pertemuan di bidang kesehatan. "Kami mencari pasar-pasar lain, di luar MICE. Seperti asosiasi seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Itu kan banyak event-eventnya, banyak spesialisnya juga. Jadi setiap spesialis itu wajib mengadakan simposium, temu ilmiah, dan pesertanya itu nggak sedikit, tapi ribuan di seluruh Indonesia," beber Lanang Patra. Pendekatan ini menunjukkan upaya diversifikasi pasar yang strategis, dengan menyasar sektor-sektor yang memiliki kebutuhan reguler akan pertemuan ilmiah dan profesional, terlepas dari fluktuasi anggaran pemerintah.
Selain dampak efisiensi anggaran, faktor lain yang dinilai Lanang Patra sangat berpengaruh terhadap rendahnya tingkat hunian kamar, khususnya pada lama tinggal wisatawan di hotel-hotel berbintang di NTB, adalah minimnya atraksi budaya. Ia membandingkan kondisi NTB dengan Bali, yang dikenal memiliki kekayaan budaya dan pertunjukan seni yang tak ada habisnya. "Mengenai lama tinggal, padatnya jadwal wisatawan untuk bepergian itu terbatas sekali. Tidak punya pagelaran seni, hanya objek (wisata) yang dikunjungi, itu-itu saja. Beda dengan Bali, disana ada pagelaran, kesenian, pameran, sehingga lama (wisatawan menginap)," tuturnya.
Perbandingan ini menyoroti sebuah kelemahan fundamental dalam strategi pariwisata NTB. Sementara NTB diberkahi dengan keindahan alam yang memukau seperti pantai, gunung Rinjani, dan gugusan Gili, kurangnya variasi atraksi budaya dan hiburan malam hari membuat wisatawan cenderung melakukan kunjungan singkat. Mereka datang, melihat objek wisata utama, dan kemudian melanjutkan perjalanan, tanpa memiliki alasan kuat untuk memperpanjang masa tinggal mereka di hotel. Di sisi lain, Bali berhasil menciptakan ekosistem pariwisata yang kaya dengan beragam pertunjukan tari tradisional, upacara adat, galeri seni, dan festival budaya yang menarik minat wisatawan untuk berlama-lama, bahkan kembali lagi di kemudian hari. Ini secara langsung berkorelasi dengan peningkatan rata-rata lama menginap (RLM) dan pendapatan hotel.
Menurut Lanang Patra, optimalisasi atraksi budaya akan berdampak langsung pada peningkatan tingkat hunian kamar. "Harus dibangun, baru bisa lama masa tinggalnya. Mereka ini datang semalam dua malam, hanya melihat objek-objek itu (itu saja)," jelasnya. Wisatawan modern mencari pengalaman yang lebih mendalam dan otentik. Menyajikan pagelaran seni yang rutin, lokakarya kerajinan tangan, atau festival budaya lokal dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pengalaman berwisata, mendorong mereka untuk mengalokasikan waktu lebih banyak di destinasi tersebut.
"Itulah sebabnya, kita terus mendorong supaya wisata budaya ini terus digerakkan. Atraksi-atraksi budaya dan penambahan objek-objek wisata," sambungnya, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas lokal, dan pelaku industri pariwisata untuk mengembangkan dan mempromosikan kekayaan budaya NTB. Pengembangan atraksi budaya tidak hanya berarti melestarikan warisan lokal, tetapi juga mengemasnya secara menarik agar relevan dengan selera wisatawan mancanegara maupun domestik. Ini bisa meliputi pengembangan desa wisata berbasis budaya, pertunjukan reguler di pusat-pusat kota atau area hotel, hingga festival tahunan yang ikonik.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTB semakin memperkuat argumen ini. BPS NTB mencatat bahwa rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel pada Desember 2025 mengalami penurunan 0,05 hari dibandingkan November 2025, menjadi 1,85 hari. Angka ini sangat rendah untuk sebuah destinasi pariwisata yang ingin bersaing secara global. Lama tinggal yang kurang dari dua hari menunjukkan bahwa NTB masih sering dianggap sebagai destinasi transit atau tujuan kunjungan singkat, bukan tempat untuk liburan panjang yang santai dan mendalam.
Jika dilihat berdasarkan kelas hotel bintang, RLM tertinggi tercatat pada hotel bintang lima dengan rata-rata menginap 2,65 hari. Sementara itu, RLM terendah terdapat pada hotel bintang satu dengan rata-rata lama menginap hanya 1,12 hari. Perbedaan ini mencerminkan segmen pasar yang berbeda. Tamu hotel bintang lima mungkin cenderung memiliki anggaran lebih besar dan mencari pengalaman yang lebih komprehensif, atau mereka adalah pelancong bisnis yang jadwalnya lebih fleksibel. Sebaliknya, tamu hotel bintang satu kemungkinan besar adalah pelancong dengan anggaran terbatas atau mereka yang hanya singgah semalam untuk melanjutkan perjalanan. Namun, bahkan RLM tertinggi di hotel bintang lima pun masih tergolong rendah dibandingkan dengan destinasi pariwisata terkemuka lainnya.
Situasi ini menuntut respons yang komprehensif dari semua pemangku kepentingan di NTB. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali strategi promosi pariwisata, dengan fokus pada pengembangan produk wisata yang lebih beragam dan berkelanjutan. Investasi dalam infrastruktur budaya, pelatihan sumber daya manusia di bidang seni dan kerajinan, serta dukungan untuk komunitas lokal yang ingin mengembangkan atraksi budaya, menjadi sangat krusial. Selain itu, kolaborasi erat dengan maskapai penerbangan dan agen perjalanan untuk menciptakan paket wisata yang menarik dan mendorong lama tinggal yang lebih panjang juga diperlukan.
Para pengusaha hotel sendiri, di tengah tekanan ini, tidak hanya harus mencari pasar alternatif, tetapi juga berinovasi dalam layanan dan fasilitas. Mereka bisa menawarkan paket pengalaman budaya, bekerja sama dengan seniman lokal untuk pertunjukan di hotel, atau mengembangkan program-program yang mendukung pelestarian budaya. Mendorong wisatawan untuk tidak hanya sekadar melihat objek, tetapi juga terlibat aktif dalam pengalaman budaya, akan menjadi kunci untuk meningkatkan daya tarik NTB sebagai destinasi wisata yang holistik dan berkelanjutan. Tanpa langkah-langkah proaktif dan terkoordinasi, industri perhotelan NTB berisiko menghadapi tantangan yang lebih berat di masa mendatang.
