Sulutnetwork.com – Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025.
Lebih dari setahun pelaksanaan, MBG selalu menjadi sorotan karena beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya di lapangan.
Beberapa masalah yang beberapa waktu terakhir muncul adalah menu makanan yang kurang layak ketika dibagikan hingga sorotan harga, dianggap tak sesuai dengan aturan per porsi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Menanggapi sejumlah masalah tersebut, Miftah Maulana atau yang dikenal dengan Gus Miftah mengungkapkan bahwa MBG bukan program yang salah, tapi pengelolanya.
Gus Miftah: MBG Program yang Baik
Gus Miftah menegaskan bahwa MBG tidak seharusnya disebut sebagai proyek, melainkan program.
“MBG itu program, bukan proyek. Menurut orang Cirebon, MBG itu baik apa enggak? Baik. Tapi cara pengelolaannya kurang baik,” ucap Gus Miftah saat menghadiri Safari Ramadan di Lapangan Mandala Giri, Cirebon pada Sabtu, 28 Februari 2026.
“Kalau caranya yang salah, yang salah bukan presidennya, tapi yang mengelola dapurnya,” lanjutnya.
Perbaiki Masalah MBG, Bukan Hentikan Program
Gus Miftah lantas kembali menegaskan bahwa MBG adalah program yang bagus, tapi pelaksanaanya masih salah.
“Kalau programnya Pak Presiden, MBG bagus apa nggak? Bagus, tapi yang menjalankan kurang bagus. Berarti jangan salahkan presidennya,” ujarnya di acara yang juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi itu.
Ia lantas mengibaratkan pada sebuah rumah yang memiliki kerusakan pada pintu, jalan keluarnya adalah memperbaiki pintu tersebut, bukan merobohkan rumah.
“Kalau rumah pintunya rusak, yang perlu dibenerin pintunya apa rumahnya dirobohkan? Pintunya yang dibenerin, bukan rumahnya yang dirobohkan,” tutur Gus Miftah.
“Kalau programnya ini ada yang salah, programnya yang dihentikan atau salahnya yang diperbaiki? Salahnya yang diperbaiki. Dan perlu diingat, MBG itu program, bukan proyek,” tandasnya.
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 61,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi hingga 27 Februari 2026 melalui 24.368 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Presiden Prabowo saat Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat menyebut bahwa MBG berhasil membuka 1 juta lapangan kerja, di mana satu SPPG rata-rata mampu menyerap sekitar 50 orang.
Pelaksanaan MBG ini didukung oleh 28 kementerian dan lembaga sesuai Perpres Nomor 115 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025.
Menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, program MBG berpotensi mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM, BUMDes, koperasi nelayan, serta peternak mandiri sebagai pemasok bahan pangan.
***
