Ketegangan geopolitik antara Jepang dan Tiongkok kini merambah sektor pariwisata, ditandai dengan gelombang pembatalan reservasi massal oleh turis Tiongkok di hotel-hotel Jepang menjelang perayaan Tahun Baru Imlek. Fenomena ini menciptakan tekanan signifikan terhadap pendapatan industri perhotelan dan penerbangan di Negeri Sakura, mengancam prospek pemulihan pariwisata pasca-pandemi dan memicu pergeseran struktural di pasar pengunjung mancanegara.

sulutnetwork.com – Data terkini menunjukkan dampak nyata dari eskalasi ketegangan bilateral yang dipicu oleh pernyataan politik pejabat Jepang. Sebuah hotel di pusat Osaka melaporkan penurunan jumlah tamu Tiongkok sebesar 8% pada bulan Januari 2026. Angka ini merupakan kelanjutan dari tren yang lebih besar, di mana penurunan mencapai hampir 30% sejak akhir tahun 2025, seiring dengan memburuknya hubungan diplomatik antara kedua negara. Penurunan ini tidak hanya sekadar angka, melainkan berdampak langsung pada operasional dan strategi bisnis perhotelan. "Harga kamar turun di seluruh hotel Osaka, menekan pendapatan," ungkap seorang perwakilan hotel, seperti dikutip dari Nikkei Asia, Minggu (15/2/2026), menggarisbawahi tantangan finansial yang dihadapi pelaku industri.

Dampak serupa juga terlihat di destinasi populer lainnya. Di sebuah penginapan yang terletak dekat distrik komersial Dotonbori, Osaka, tingkat okupansi kamar untuk periode liburan Tahun Baru Imlek hingga 23 Februari hanya terisi 76%. Angka ini jauh di bawah ekspektasi untuk salah satu periode puncak kunjungan wisatawan. Secara nasional, platform reservasi hotel Tripla mencatat tingkat pembatalan reservasi yang dibuat dari Tiongkok untuk periode tersebut mencapai angka mengejutkan, yakni 53,6%. Angka ini mengindikasikan skala permasalahan yang dihadapi industri pariwisata Jepang, terutama yang sangat bergantung pada pasar Tiongkok.

Kondisi ini tidak terlepas dari perkembangan politik yang terjadi beberapa waktu sebelumnya. Pada bulan November 2025, Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, melontarkan komentar mengenai potensi krisis di Selat Taiwan. Pernyataan ini, yang mengindikasikan dukungan kuat Jepang terhadap status quo Taiwan dan keprihatinan atas agresi Tiongkok, segera memicu reaksi keras dari Beijing. Pemerintah Tiongkok secara berulang kali mendesak warganya untuk menghindari perjalanan ke Jepang, sebagai bentuk protes dan tekanan diplomatik. Imbauan ini, meskipun tidak bersifat larangan resmi, memiliki pengaruh besar terhadap keputusan perjalanan jutaan warga Tiongkok yang sensitif terhadap sentimen nasionalis.

Dampak ketegangan ini tidak hanya memukul sektor perhotelan tetapi juga industri penerbangan. Penerbangan antara Jepang dan Tiongkok daratan telah mengalami penurunan signifikan. Menurut perusahaan analisis penerbangan Inggris, Cirium, jumlah penerbangan selama periode Tahun Baru Imlek 2026 diperkirakan akan turun 31% dibandingkan tahun 2025. Sejalan dengan itu, jumlah kursi yang tersedia untuk rute tersebut juga menyusut 26%. Penurunan ini mengindikasikan adanya pengurangan kapasitas yang substansial, baik karena pembatalan penerbangan maupun pengurangan frekuensi oleh maskapai.

Penurunan ini terutama terasa pada penerbangan yang berangkat dan tiba di bandara-bandara di Jepang bagian barat. Di Bandara Internasional Kansai Osaka, yang merupakan salah satu gerbang utama bagi wisatawan Asia, jumlah penerbangan penumpang yang terhubung ke Tiongkok pada bulan Januari 2026 anjlok sekitar 60% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan ketergantungan Kansai pada pasar Tiongkok dan betapa parahnya dampak pembatalan tersebut. Sementara itu, di Bandara Internasional Narita di wilayah Tokyo, yang juga merupakan hub internasional vital, penerbangan dari Tiongkok turun 18% untuk bulan Desember 2025. Angka sementara untuk periode 1-24 Januari 2026 menunjukkan penurunan yang lebih tajam, yakni 27%.

Penting untuk dipahami bahwa wisatawan Tiongkok memegang peranan krusial dalam industri pariwisata Jepang. Sepanjang tahun 2025, mereka menyumbang 21% dari total pengunjung asing ke Jepang. Lebih dari itu, kelompok ini menguasai 20% dari total pengeluaran perjalanan di Jepang, menjadikannya pangsa terbesar dibandingkan negara manapun. Wisatawan Tiongkok dikenal dengan pola "bakugai" atau "pembelian eksplosif," di mana mereka secara signifikan berkontribusi pada penjualan ritel barang-barang mewah, elektronik, kosmetik, dan produk-produk khusus Jepang. Kehilangan segmen pasar ini berdampak multi-sektoral, dari toko-toko suvenir hingga pusat perbelanjaan besar, dan bahkan memengaruhi ekonomi regional yang sangat bergantung pada pariwisata.

Data dari Japan National Tourism Organization (JNTO) pada bulan Desember 2025 memperkuat gambaran ini. Hanya sekitar 330.000 wisatawan dari Tiongkok yang mengunjungi Jepang, turun drastis 45% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini sangat kontras jika dibandingkan dengan total pengunjung dari enam negara utama Asia Tenggara—Thailand, Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Vietnam—yang secara kolektif mencapai lebih dari 650.000 pengunjung, menunjukkan kenaikan 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan ini menyoroti pergeseran dinamika pasar dan pentingnya diversifikasi sumber wisatawan bagi Jepang.

Takayuki Miyajima, ekonom senior di Sony Financial Group, memperkirakan bahwa "penurunan jumlah pengunjung Tiongkok ke Jepang kemungkinan akan berlanjut setidaknya hingga pertengahan 2026." Proyeksi ini mengisyaratkan periode tantangan yang berkepanjangan bagi industri pariwisata Jepang. Namun, Miyajima juga melihat sisi positif dari situasi ini. Menurutnya, kondisi ini akan "membantu mendiversifikasi wisatawan mancanegara, yaitu memicu perubahan struktural di pasar pariwisata mancanegara." Diversifikasi ini dapat mengurangi ketergantungan Jepang pada satu pasar tunggal, yang terbukti rentan terhadap fluktuasi politik dan ekonomi.

Pemerintah Jepang dan JNTO telah lama berupaya untuk menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia, tidak hanya Tiongkok. Fokus pada pasar Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika Utara telah diperkuat, dengan promosi budaya, alam, dan pengalaman unik Jepang. Meskipun kehilangan pasar Tiongkok yang besar akan terasa, potensi pertumbuhan dari pasar lain, yang mungkin mencari pengalaman perjalanan yang berbeda dan kurang terpengaruh oleh isu geopolitik, bisa menjadi katalisator untuk membangun industri pariwisata yang lebih resilien dan berkelanjutan di masa depan. Pergeseran struktural ini, meskipun datang dengan tantangan jangka pendek, berpotensi membentuk lanskap pariwisata Jepang menjadi lebih seimbang dan tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global.

(bnl/ddn)