Beijing secara resmi kembali mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya menuju Jepang, sebuah langkah signifikan yang telah memicu pembatalan ratusan penerbangan dan menimbulkan gejolak dalam hubungan bilateral kedua negara. Keputusan ini secara langsung berdampak pada sektor pariwisata dan penerbangan, terutama menjelang periode liburan Tahun Baru Imlek yang krusial, di mana volume perjalanan biasanya melonjak drastis.
sulutnetwork.com – Peringatan perjalanan terbaru ini, yang diumumkan pada Senin (26/1/2026), mendesak warga Tiongkok untuk menghindari kunjungan ke Jepang selama perayaan Imlek yang akan datang. Sebagai respons langsung, Tiongkok telah membatalkan seluruh penerbangan terjadwal pada 49 rute udara yang menghubungkan daratan Tiongkok dengan Jepang. Kebijakan ini secara efektif membatasi pergerakan wisatawan dan pelaku bisnis di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik antara kedua raksasa Asia tersebut, seperti yang dilaporkan oleh Channel News Asia (CNA) pada Rabu (28/1/2026).
Data yang dirilis oleh platform perjalanan terkemuka Tiongkok, Flight Master, mengindikasikan adanya dampak yang substansial. Tingkat pembatalan penerbangan antara daratan Tiongkok dan Jepang mencapai 47,2 persen pada bulan Januari 2026. Angka ini mencerminkan peningkatan yang cukup tajam sebesar 7,8 persen dibandingkan dengan tingkat pembatalan pada bulan Desember 2025. Tren kenaikan ini menegaskan adanya eskalasi situasi yang telah berlangsung sejak beberapa waktu sebelumnya, mengisyaratkan bahwa ketegangan politik mulai meresap ke dalam sektor-sektor vital seperti perjalanan dan pariwisata.
Hingga Senin (26/1/2026), total penerbangan yang telah dibatalkan untuk jadwal Februari 2026 mencakup 49 rute berbeda. Di antara rute-rute yang paling terdampak, terdapat 113 penerbangan yang terpengaruh antara Bandara Internasional Daxing Beijing, salah satu hub utama Tiongkok, dan Bandara Internasional Kansai Osaka, gerbang penting menuju wilayah Kansai Jepang. Selain itu, 13 penerbangan antara Bandara Internasional Bao’an Shenzhen, yang melayani wilayah ekonomi vital Tiongkok selatan, dan Bandara New Chitose Hokkaido, pintu gerbang utama ke destinasi wisata populer di utara Jepang, juga turut dibatalkan. Pembatalan ini menunjukkan skala luas dari dampak kebijakan yang diterapkan oleh Beijing.
Maskapai-maskapai penerbangan besar Tiongkok, termasuk Air China, China Eastern, dan China Southern Airlines, telah merespons situasi ini dengan memperpanjang kebijakan fleksibilitas untuk perubahan penerbangan dan pengembalian dana bagi perjalanan terkait Jepang. Kebijakan ini kini berlaku hingga 24 Oktober 2026, sebuah periode yang jauh lebih panjang dari kebijakan sebelumnya yang hanya berlaku hingga 28 Maret 2026. Perpanjangan durasi ini mengindikasikan bahwa maskapai mengantisipasi ketidakpastian dan potensi berlanjutnya pembatasan perjalanan dalam jangka waktu yang lebih lama.
Secara lebih spesifik, dalam pernyataan yang dirilis pada hari Senin, Air China mengumumkan bahwa tiket yang diterbitkan sebelum 26 Januari 2026, dan mencakup tanggal perjalanan antara 29 Maret dan 24 Oktober 2026, untuk rute ke dan dari Jepang, akan memenuhi syarat untuk perubahan penerbangan tanpa biaya atau pengembalian dana penuh. Kebijakan yang diperbarui ini memberikan jaminan kepada penumpang yang telah memesan perjalanan jauh-jauh hari, namun juga secara tidak langsung mengakui tingkat risiko dan ketidakpastian yang tinggi dalam perjalanan ke Jepang saat ini.
Kebijakan maskapai penerbangan ini sebenarnya pertama kali diumumkan pada bulan November sebelumnya, di tengah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Tokyo. Pemicu utama ketegangan tersebut adalah pernyataan kontroversial yang dibuat oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Sanae Takaichi, mengenai Taiwan. Takaichi secara eksplisit menyatakan bahwa serangan Tiongkok terhadap Taiwan dapat berujung pada situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang dan memicu potensi respons militer dari Tokyo. Pernyataan ini dianggap sangat provokatif oleh Beijing, yang memandang Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya di bawah prinsip "Satu Tiongkok".
Pernyataan Sanae Takaichi menggarisbawahi pergeseran signifikan dalam pandangan keamanan Jepang terhadap Taiwan. Tokyo, yang secara historis mengambil sikap ambigu mengenai status Taiwan, kini semakin terang-terangan menunjukkan kekhawatiran atas stabilitas regional dan potensi dampak konflik di Selat Taiwan terhadap keamanan nasionalnya sendiri. Bagi Tiongkok, klaim kedaulatan atas Taiwan adalah isu inti yang tidak dapat ditawar, dan intervensi atau bahkan pernyataan yang mengisyaratkan dukungan militer terhadap Taiwan dari negara lain, terutama Jepang yang memiliki sejarah kompleks dengan Tiongkok, dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan Tiongkok.
Hubungan Tiongkok-Jepang telah lama diwarnai oleh rivalitas geopolitik dan sengketa historis. Isu-isu seperti klaim atas Kepulauan Senkaku (Diaoyu di Tiongkok), warisan Perang Dunia II, dan persaingan pengaruh di Asia Timur, secara berkala memicu gesekan diplomatik. Dalam konteks ini, pernyataan mengenai Taiwan menjadi titik didih yang memperburuk keretakan yang sudah ada. Keterlibatan Jepang dalam isu Taiwan juga dipandang Tiongkok sebagai bagian dari strategi aliansi yang lebih luas dengan Amerika Serikat untuk menahan pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut, menambah kompleksitas dinamika geopolitik.
Sebelum munculnya peringatan perjalanan ini, Tiongkok merupakan sumber wisatawan terbesar bagi Jepang. Dalam sembilan bulan pertama tahun 2025, hampir 7,5 juta pengunjung dari Tiongkok dilaporkan datang ke Jepang. Angka ini mewakili seperempat dari total seluruh wisatawan asing yang mengunjungi negara tersebut, menunjukkan betapa vitalnya pasar Tiongkok bagi industri pariwisata Jepang. Kedatangan wisatawan Tiongkok ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap jumlah kunjungan, tetapi juga terhadap pendapatan pariwisata secara keseluruhan.
Tertarik oleh nilai tukar mata uang yen Jepang yang melemah, wisatawan Tiongkok mendatangkan sekitar US$3,7 miliar (sekitar Rp57 triliun) pada kuartal ketiga tahun 2025. Para pejabat Jepang sebelumnya memuji tren ini sebagai pendorong utama pemulihan ekonomi pascapandemi. Pelemahan yen membuat Jepang menjadi tujuan yang lebih terjangkau dan menarik bagi turis internasional, khususnya dari Tiongkok, yang memiliki daya beli tinggi. Industri ritel, perhotelan, dan layanan makanan Jepang sangat diuntungkan dari gelombang wisatawan ini.
Namun, dampak dari ketegangan politik mulai terlihat jelas sebelum peringatan terbaru ini. Jumlah wisatawan dari Tiongkok pada bulan Desember 2025 telah menunjukkan penurunan yang signifikan, sekitar 45 persen dari tahun sebelumnya, menjadi 330.000 orang. Penurunan ini merupakan indikator awal bahwa sentimen negatif dan potensi pembatasan perjalanan sudah mulai memengaruhi keputusan wisatawan Tiongkok untuk mengunjungi Jepang, bahkan sebelum peringatan resmi dikeluarkan secara menyeluruh.
Peringatan perjalanan dan pembatalan penerbangan massal ini diperkirakan akan memberikan pukulan telak bagi industri pariwisata Jepang, terutama menjelang libur Tahun Baru Imlek, yang secara tradisional merupakan periode puncak bagi wisatawan Tiongkok. Hotel, restoran, toko-toko suvenir, dan berbagai penyedia jasa pariwisata lainnya yang sangat bergantung pada kedatangan turis Tiongkok akan merasakan dampak ekonomi yang substansial. Ini juga dapat memengaruhi proyeksi pemulihan ekonomi Jepang secara keseluruhan.
Bagi maskapai penerbangan, baik Tiongkok maupun Jepang, pembatalan rute dan kebijakan pengembalian dana yang diperpanjang akan menimbulkan kerugian finansial yang tidak sedikit. Penyesuaian jadwal, penempatan ulang pesawat, dan potensi kehilangan pendapatan dari rute-rute populer memerlukan strategi manajemen yang cermat untuk memitigasi dampak negatif. Industri penerbangan, yang baru saja bangkit dari keterpurukan akibat pandemi, kini harus menghadapi tantangan baru yang dipicu oleh ketegangan geopolitik.
Di sisi lain, bagi warga Tiongkok yang merencanakan perjalanan ke Jepang, peringatan ini berarti harus mengubah rencana liburan mereka. Banyak yang mungkin akan mencari destinasi alternatif di dalam negeri atau di negara-negara lain yang tidak memiliki ketegangan politik dengan Tiongkok. Hal ini tidak hanya memengaruhi pengalaman liburan individu, tetapi juga dapat mengubah peta destinasi pariwisata regional secara keseluruhan jika ketegangan ini berlangsung lama.
Situasi ini menyoroti bagaimana isu-isu geopolitik yang sensitif, seperti kedaulatan atas Taiwan, dapat dengan cepat meluas dan memengaruhi sektor-sektor non-politik seperti pariwisata dan penerbangan. Dengan perpanjangan kebijakan pengembalian dana hingga Oktober 2026, ada indikasi bahwa Beijing tidak mengharapkan resolusi cepat atas ketegangan ini. Langkah-langkah ini dapat menjadi alat tekanan diplomatik yang kuat, meskipun dengan biaya ekonomi yang tidak kecil bagi kedua belah pihak.
Kedepannya, perkembangan hubungan antara Beijing dan Tokyo akan sangat bergantung pada bagaimana kedua negara mengelola perbedaan pandangan mereka, khususnya terkait isu Taiwan. Apakah akan ada upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan, ataukah situasi akan terus memburuk dan memicu pembatasan lebih lanjut, masih harus dilihat. Yang jelas, dampak dari peringatan perjalanan ini telah terasa secara nyata, menggarisbawahi kerentanan sektor ekonomi terhadap dinamika politik internasional yang kompleks.
