Pemerintah Inggris tengah mempertimbangkan secara serius untuk memberlakukan pungutan biaya masuk bagi turis internasional yang ingin mengakses koleksi permanen di museum-museum nasional. Wacana ini muncul sebagai bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk meningkatkan pendanaan sektor seni dan budaya yang menghadapi tantangan finansial. Jika kebijakan ini diterapkan, ini akan menjadi perubahan signifikan dari kebijakan akses gratis yang telah berlaku selama lebih dari dua dekade, dan berpotensi mengubah lanskap pariwisata budaya di salah satu destinasi paling populer di dunia.
sulutnetwork.com – Usulan kontroversial ini mencuat setelah Pemerintah Inggris menanggapi tinjauan dari Dewan Seni Inggris (Arts Council England), sebuah lembaga yang bertanggung jawab mendistribusikan dana publik untuk sektor seni. Dalam tanggapannya, pemerintah mengakui adanya kebutuhan mendesak untuk mencari opsi pendanaan jangka panjang guna menopang sektor seni yang kian kesulitan. Selain opsi pemungutan biaya masuk museum dari turis, pemerintah juga sedang mengkonsultasikan kebijakan lain, yaitu pemberlakuan pungutan hotel atau pajak pariwisata, sebagai alternatif pendanaan. Dilema ini menyoroti ketegangan antara kebutuhan finansial dan prinsip aksesibilitas budaya yang telah lama dipegang teguh.
Sektor seni dan budaya Inggris, yang selama ini menjadi salah satu pilar utama identitas nasional dan daya tarik pariwisata, telah menghadapi tekanan finansial yang luar biasa, terutama pascapandemi COVID-19 dan di tengah inflasi yang tinggi. Banyak institusi seni, termasuk museum dan galeri, bergantung pada subsidi pemerintah, donasi, serta pendapatan komersial yang tidak selalu stabil. Laporan dari berbagai organisasi kebudayaan mengindikasikan bahwa banyak institusi berjuang untuk mempertahankan operasional, melakukan pemeliharaan koleksi, dan mengembangkan program edukasi tanpa sumber pendanaan yang memadai. Inisiatif pemerintah ini, meski kontroversial, adalah upaya untuk mengatasi krisis pendanaan ini.
Namun, gagasan untuk mengenakan biaya kepada turis telah memicu gelombang kritik dari berbagai pihak. Alison Cole, Direktur Cultural Policy Unit, sebuah lembaga independen yang berfokus pada perumusan kebijakan praktis di bidang budaya, secara tegas menyatakan bahwa memungut biaya dari turis internasional adalah "ide yang sangat buruk." Menurutnya, ada pendekatan yang jauh lebih efektif dan bijaksana untuk menyelamatkan museum sipil dan infrastruktur budaya di seluruh negeri, dan ia meyakini bahwa pungutan hotel adalah solusi yang lebih tepat. Pungutan hotel, atau pajak pariwisata, biasanya dikenakan pada setiap malam menginap di akomodasi tertentu, dan dananya dialokasikan untuk pengembangan pariwisata atau budaya. Model ini dianggap lebih adil karena tidak secara langsung menghambat akses ke institusi budaya dan distribusinya lebih merata.
Kebijakan masuk gratis ke museum dan galeri nasional telah menjadi ciri khas Inggris sejak tahun 2001. Kebijakan ini dianggap krusial dalam meningkatkan jumlah pengunjung secara signifikan, tidak hanya dari kalangan turis tetapi juga penduduk lokal, serta mendongkrak sektor pariwisata secara keseluruhan. Filosofi di balik akses gratis adalah untuk memastikan bahwa warisan budaya dan seni dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi. Ini juga sejalan dengan prinsip pencerahan yang menekankan pentingnya pendidikan dan akses pengetahuan bagi publik. Banyak yang berpendapat bahwa penghapusan akses gratis akan mengkhianati nilai-nilai inti ini.
Wacana untuk mengakhiri akses gratis ke museum dan galeri sebenarnya bukanlah hal baru. Pada November 2025, Kementerian Keuangan sempat dikabarkan mempertimbangkan langkah serupa sebagai bagian dari pemotongan anggaran yang lebih luas. Namun, rencana tersebut dibatalkan setelah mendapat penolakan keras dari para menteri kebudayaan dan berbagai pemangku kepentingan di sektor seni. Penolakan ini menunjukkan betapa sensitifnya isu ini dan kuatnya dukungan terhadap kebijakan akses gratis di kalangan politisi dan publik. Argumentasi yang muncul saat itu adalah bahwa biaya masuk yang rendah pun dapat menjadi penghalang bagi banyak orang, terutama keluarga berpenghasilan rendah dan kelompok minoritas, untuk menikmati kekayaan budaya negara mereka.
Sebuah penelitian terpisah yang dilakukan oleh Art Fund, sebuah badan amal independen yang mendukung museum dan galeri di seluruh Inggris, menunjukkan bahwa mayoritas publik mendukung alternatif pendanaan. Data penelitian tersebut mengungkapkan bahwa 72% masyarakat mendukung pungutan pariwisata, seperti pungutan hotel, dengan tujuan mensubsidi dan mempertahankan masuk gratis ke museum nasional. Angka ini mengindikasikan bahwa publik memahami perlunya pendanaan bagi sektor budaya, namun mereka lebih cenderung mendukung model yang tidak mengorbankan aksesibilitas langsung ke institusi-institusi tersebut.
Usulan pemerintah ini diuraikan dalam tanggapan mereka terhadap rekomendasi yang dibuat oleh Margaret Hodge pada bulan Desember 2025 dalam tinjauan Dewan Kesenian Inggris. Tinjauan Hodge mendesak para menteri untuk melindungi pendanaan seni dari politisasi dan untuk menghilangkan birokrasi yang memberatkan dalam proses aplikasi hibah. Pemerintah menyatakan komitmennya untuk mengeksplorasi semua rekomendasi tersebut, termasuk upaya untuk memberikan pendanaan yang lebih besar guna mendukung karier kreatif bagi individu dari latar belakang yang kurang terwakili dalam bidang seni, serta rencana untuk mengembangkan sektor kreatif di seluruh negeri secara lebih merata. Ini menunjukkan bahwa isu pendanaan museum hanyalah salah satu bagian dari perdebatan yang lebih besar mengenai masa depan sektor kreatif Inggris.
Di antara sekian banyak museum nasional yang akan terdampak oleh kebijakan ini, British Museum di London menjadi salah satu yang paling menonjol dan banyak dikunjungi. Didirikan pada tahun 1753 di Bloomsbury, London, British Museum dikenal sebagai museum publik nasional pertama di dunia. Institusi ini didedikasikan untuk sejarah, seni, dan budaya manusia, menyimpan koleksi yang luar biasa, berjumlah sekitar delapan juta objek dari seluruh penjuru dunia. Koleksi yang tak tertandingi ini mendokumentasikan narasi budaya manusia sejak masa prasejarah hingga era modern, menjadikannya salah satu gudang ilmu pengetahuan dan peradaban paling komprehensif di bumi. Museum ini setiap tahunnya menarik jutaan pengunjung, baik dari Inggris maupun mancanegara, yang berbondong-bondong untuk menyaksikan keajaiban sejarah manusia.
Daya tarik utama museum ini terletak pada artefak-artefak ikonik yang memiliki nilai sejarah dan budaya sangat tinggi. Sebut saja Batu Rosetta, sebuah prasasti kunci yang memungkinkan para ahli memecahkan hieroglif Mesir kuno, membuka jendela menuju peradaban Mesir yang kaya. Kemudian ada patung-patung Parthenon, atau yang lebih dikenal sebagai Elgin Marbles, yang merupakan bagian integral dari kuil kuno Yunani dan menjadi pusat perdebatan mengenai kepemilikan dan repatriasi budaya. Koleksi mumi Mesir yang sangat luas juga menjadi magnet tersendiri, menawarkan wawasan mendalam tentang ritual kematian dan kehidupan setelah mati di Mesir kuno. Selain itu, museum ini juga menyimpan artefak penting lainnya seperti harta karun Sutton Hoo dari Anglo-Saxon, relief-relief Asiria yang megah, dan koleksi jam tangan dari berbagai era.
Tidak hanya koleksinya, arsitektur bangunan British Museum juga sangat mengagumkan dan merupakan karya seni tersendiri. Salah satu fitur paling menonjol adalah Great Court Ratu Elizabeth II, sebuah ruang publik tertutup terbesar di Eropa. Area ini dulunya merupakan halaman dalam yang terbuka, namun kini diselimuti oleh atap kaca geometris yang sangat megah, dirancang oleh arsitek kenamaan Norman Foster. Great Court berfungsi sebagai pusat pertemuan, area istirahat, serta penghubung antara berbagai galeri, menciptakan pengalaman yang lapang dan inspiratif bagi pengunjung.
Sejak awal didirikan berdasarkan warisan Sir Hans Sloane, seorang kolektor terkemuka, British Museum tetap memegang teguh prinsip pencerahan yang menjadi dasar pendiriannya: memberikan akses masuk gratis bagi seluruh masyarakat dunia. Prinsip ini diabadikan dalam undang-undang pendiriannya, yang menetapkan museum sebagai tempat penelitian dan pemahaman lintas budaya bagi setiap orang yang ingin mempelajari jejak peradaban manusia dari berbagai benua. Akses gratis ini telah memungkinkan museum untuk memenuhi misi utamanya sebagai lembaga pendidikan dan riset, mendorong dialog budaya, dan memperkaya pemahaman global tentang sejarah manusia.
Jika kebijakan pemungutan biaya masuk dari turis diterapkan, British Museum dan museum-museum nasional lainnya seperti National Gallery, Tate Modern, Victoria and Albert Museum, Science Museum, dan Natural History Museum akan menghadapi tantangan besar. Pertanyaan muncul mengenai bagaimana membedakan turis dari penduduk lokal, potensi diskriminasi, serta dampak terhadap citra Inggris sebagai negara yang menjunjung tinggi akses budaya. Sistem tiket yang rumit, pemeriksaan identitas, dan biaya administrasi tambahan bisa menjadi penghalang bagi pengalaman pengunjung dan efisiensi operasional.
Debat mengenai pendanaan seni dan budaya di Inggris mencerminkan dilema universal yang dihadapi banyak negara: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan finansial dengan komitmen terhadap akses publik. Sementara pemerintah terus mengeksplorasi berbagai rekomendasi dan opsi pendanaan, jelas bahwa masa depan museum nasional Inggris akan terus menjadi subjek perdebatan sengit antara kebutuhan akan dana, pelestarian warisan budaya, dan prinsip aksesibilitas yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Inggris. Keputusan akhir akan memiliki implikasi jangka panjang tidak hanya bagi institusi budaya itu sendiri, tetapi juga bagi industri pariwisata dan masyarakat luas.
