Pemerintah Jepang pada hari Jumat secara resmi menyetujui rencana dasar pariwisata berikutnya, sebuah strategi komprehensif yang dirancang untuk mengatasi fenomena "overtourism" atau pariwisata berlebihan yang semakin meningkat di Negeri Sakura, dengan target implementasi hingga tahun 2030. Langkah ini menandai pengakuan serius pemerintah terhadap tantangan yang muncul akibat lonjakan jumlah wisatawan asing dan komitmen untuk memastikan keberlanjutan industri pariwisata di masa depan.
sulutnetwork.com – Peningkatan jumlah wisatawan asing ke Jepang telah mencapai rekor baru pasca-pandemi, membawa dampak ekonomi positif namun sekaligus memunculkan tantangan serius terkait kepadatan di destinasi populer, memengaruhi kualitas hidup penduduk lokal dan keberlanjutan lingkungan. Untuk menghadapi dinamika ini, pemerintah Jepang memutuskan untuk memasang strategi terpadu yang melibatkan "100 langkah" spesifik dalam penanggulangan pariwisata berlebihan. Rencana ini, seperti dikutip dari Japan Today pada Minggu (29/3/2026), menjadi tonggak sejarah karena merupakan pertama kalinya pemerintah Jepang secara eksplisit menetapkan target untuk masalah overtourism.
Sejak pembatasan perjalanan internasional dilonggarkan, Jepang telah mengalami kebangkitan pariwisata yang luar biasa. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah pengunjung asing ke Jepang pada tahun 2025 diperkirakan mencapai rekor 42,7 juta, dengan pengeluaran yang mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa sebesar 9,5 triliun yen. Bahkan, bulan Februari 2026 mencatat rekor bulanan sekitar 3,47 juta wisatawan mancanegara. Angka-angka ini, meskipun menggembirakan dari perspektif ekonomi, juga menyoroti urgensi kebutuhan akan kerangka kerja yang kuat untuk mengelola pertumbuhan yang tak terkendali.
Rencana yang disetujui kabinet tersebut secara gamblang menyatakan bahwa kualitas hidup penduduk di destinasi populer seperti Kyoto dan beberapa area di Tokyo secara signifikan terpengaruh oleh konsentrasi pengunjung yang besar. Keluhan umum meliputi kemacetan di transportasi publik, peningkatan sampah, gangguan kebisingan, dan bahkan masalah terkait etika wisatawan yang tidak menghormati adat istiadat lokal. Oleh karena itu, Jepang perlu memperkuat langkah-langkah penanggulangan pariwisata berlebihan, bahkan ketika negara itu terus menerima lebih banyak pengunjung asing yang merupakan penggerak penting bagi perekonomian negara.
Dilema antara manfaat ekonomi dan dampak sosial-lingkungan menjadi inti dari strategi ini. Pariwisata berkontribusi besar terhadap PDB Jepang, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung industri lokal. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, pertumbuhan yang pesat dapat merusak daya tarik utama destinasi itu sendiri dan menciptakan ketegangan antara wisatawan dan penduduk lokal. Pemerintah Jepang mengakui bahwa untuk mempertahankan daya tarik jangka panjang sebagai destinasi wisata kelas dunia, keberlanjutan harus menjadi prioritas utama.
Rencana promosi pariwisata dasar berikutnya mencakup periode lima tahun, dari tahun fiskal 2026 hingga 2030. Dalam kerangka waktu ini, pemerintah berkomitmen untuk tidak hanya mengatasi masalah overtourism tetapi juga untuk mencapai target ambisius dalam hal jumlah pengunjung dan pengeluaran mereka. Target yang ada untuk meningkatkan jumlah pengunjung asing menjadi 60 juta dan pengeluaran tahunan mereka menjadi 15 triliun yen pada tahun 2030 tetap dipertahankan, menunjukkan bahwa strategi ini bukan tentang mengurangi jumlah wisatawan secara drastis, melainkan tentang mengelola dan mendistribusikan mereka secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Salah satu pilar utama dari "100 langkah" adalah pengelolaan kemacetan. Ini mencakup langkah-langkah konkret seperti mengurangi kepadatan di jalan-jalan lokal, terutama di area-area turis yang padat, dan membatasi jumlah pengunjung di situs-situs tertentu pada waktu-waktu puncak. Hal ini mungkin melibatkan sistem reservasi, pembatasan akses harian, atau bahkan pengaturan ulang jam operasional untuk mendistribusikan pengunjung sepanjang hari. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengalaman wisatawan tetap positif tanpa membebani infrastruktur dan kehidupan penduduk setempat.
Lebih lanjut, rencana ini mendorong peningkatan kemampuan transportasi untuk menarik orang ke destinasi regional yang kurang dikenal. Ini adalah upaya strategis untuk mendispersikan wisatawan dari pusat-pusat kota yang sudah jenuh seperti Tokyo dan Kyoto ke prefektur-prefektur lain yang memiliki kekayaan budaya dan alam yang tak kalah menarik. Peningkatan konektivitas kereta api, bus, dan penerbangan domestik, serta promosi destinasi alternatif melalui kampanye pemasaran yang ditargetkan, diharapkan dapat membantu mencapai tujuan ini. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari pariwisata dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh negeri.
Pemerintah juga menyatakan akan mempertimbangkan penyusunan pedoman untuk fasilitas pariwisata publik mengenai penetapan harga ganda bagi penduduk dan pengunjung mancanegara. Konsep "dual pricing" ini telah menjadi subjek diskusi di banyak negara yang menghadapi overtourism. Dengan menetapkan harga yang berbeda untuk penduduk lokal dan wisatawan asing, fasilitas publik dapat menjaga aksesibilitas bagi warga setempat sambil menghasilkan pendapatan tambahan dari turis. Implementasinya memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap keadilan, dampak ekonomi, dan persepsi wisatawan. Ini adalah langkah yang berani dan potensial untuk mengelola permintaan dan menghasilkan dana yang dapat diinvestasikan kembali dalam infrastruktur atau layanan lokal.
Hingga saat ini, 47 wilayah di Jepang, termasuk kota Kyoto yang ikonik, telah memajukan inisiatif berdasarkan masukan dari penduduk setempat. Kyoto, khususnya, telah menjadi studi kasus utama dalam perjuangan melawan overtourism, dengan penduduknya sering mengeluhkan kepadatan di bus umum, perilaku turis di distrik Gion, dan peningkatan biaya hidup. Inisiatif lokal ini, yang bervariasi dari kampanye etika wisatawan hingga pengembangan rute wisata alternatif, akan menjadi bagian integral dari strategi nasional, menunjukkan pendekatan kolaboratif dari bawah ke atas.
Selain target jumlah pengunjung dan pengeluaran total, rencana ini juga menetapkan tujuan spesifik lainnya yang berfokus pada kualitas dan keberlanjutan pariwisata. Ini termasuk meningkatkan pengeluaran per kapita oleh pengunjung mancanegara dari 229.000 yen pada tahun 2025 menjadi 250.000 yen pada tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan fokus pada menarik wisatawan "berkualitas tinggi" yang cenderung menghabiskan lebih banyak untuk pengalaman otentik, barang-barang kerajinan lokal, dan layanan premium, daripada sekadar mencari opsi termurah. Strategi ini juga menargetkan peningkatan jumlah pengunjung yang datang kembali (repeat visitors) dari 27,61 juta menjadi 40 juta. Wisatawan yang kembali cenderung memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang budaya lokal, menjelajahi destinasi di luar jalur utama, dan menjadi advokat untuk praktik pariwisata yang bertanggung jawab.
Untuk mencapai target-target ini, pemerintah Jepang kemungkinan akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata (MLIT), serta Badan Pariwisata Jepang (JTA). Kolaborasi dengan pemerintah daerah, asosiasi industri pariwisata, dan komunitas lokal akan menjadi kunci keberhasilan implementasi strategi "100 langkah" ini. Penggunaan teknologi, seperti data analitik untuk memprediksi pola keramaian, aplikasi seluler untuk memandu wisatawan ke area yang kurang padat, dan sistem tiket pintar, juga diperkirakan akan memainkan peran penting.
Meskipun Jepang telah dikenal sebagai destinasi yang sangat terorganisir dan efisien, skala pertumbuhan pariwisata pasca-pandemi telah menghadirkan tantangan baru yang memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan proaktif. Dengan rencana komprehensif ini, Jepang tidak hanya berupaya melindungi warisan budaya dan lingkungan alamnya, tetapi juga untuk memastikan bahwa industri pariwisatanya tetap menjadi aset ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi penduduk lokal maupun bagi jutaan wisatawan yang terpesona oleh pesona Negeri Sakura. Strategi ini akan menjadi model penting bagi negara-negara lain yang juga bergulat dengan kompleksitas manajemen pariwisata di era globalisasi.
