Jakarta – Iran telah secara signifikan memperketat pengawasan dan akses di Selat Hormuz, jalur pelayaran vital yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia. Kebijakan baru ini, yang hanya mengizinkan kapal dari negara-negara sekutu untuk melintas, diberlakukan di tengah eskalasi konflik yang intens dengan Amerika Serikat dan Israel sejak akhir Februari 2026. Langkah strategis ini praktis menutup salah satu arteri perdagangan energi terpenting dunia bagi sebagian besar negara, sekaligus menjadi alat tekanan geopolitik yang signifikan.
sulutnetwork.com – Berdasarkan laporan yang dianalisis dari perusahaan intelijen maritim Windward, meskipun kebijakan pembatasan telah diberlakukan secara ketat, beberapa kapal tercatat masih berhasil keluar melalui perairan Iran antara tanggal 15-16 Maret 2026. Analisis Windward secara spesifik menyoroti adanya "rute baru" yang memungkinkan perlintasan selektif ini. "Rute baru ini menggambarkan bagaimana blokade selektif Iran telah berkembang untuk memungkinkan sekutu dan pendukungnya untuk transit," demikian kutipan dari laporan tersebut, mengindikasikan bahwa Iran tidak sepenuhnya menutup selat tersebut, melainkan menerapkan sistem perizinan yang diskriminatif.
Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur pelayaran maritim paling strategis di dunia. Dengan lebar hanya sekitar 39 kilometer pada titik tersempitnya, selat ini berfungsi sebagai pintu gerbang bagi sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia. Setiap hari, jutaan barel minyak mentah dan produk olahannya, serta gas alam cair (LNG), diangkut melalui perairan ini dari produsen-produsen utama di Teluk Persia, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Irak, menuju pasar global. Oleh karena itu, setiap pembatasan atau gangguan di Selat Hormuz memiliki dampak langsung dan luas terhadap harga energi global, rantai pasokan, dan stabilitas ekonomi dunia.
Ketegangan di wilayah tersebut bukanlah hal baru. Iran secara historis telah berulang kali mengancam akan menutup Selat Hormuz sebagai respons terhadap sanksi ekonomi atau ancaman militer. Insiden-insiden masa lalu, seperti penyitaan kapal tanker, serangan terhadap fasilitas minyak, dan pengerahan pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC) di perairan tersebut, telah menjadi bukti keseriusan Teheran dalam menggunakan selat ini sebagai alat tawar menawar geopolitik. Eskalasi konflik terbaru sejak akhir Februari 2026, meskipun rincian spesifiknya tidak dijelaskan dalam laporan awal, tampaknya telah mendorong Iran untuk mengambil langkah yang lebih drastis dan terstruktur dalam mengendalikan akses ke jalur vital ini. Konflik yang memanas ini diperkirakan melibatkan serangkaian insiden keamanan, ketegangan diplomatik, dan potensi konfrontasi yang melibatkan kepentingan AS, Israel, dan Iran di kawasan tersebut.
Kebijakan "blokade selektif" yang diterapkan Iran menunjukkan pendekatan yang cermat dan terukur. Daripada penutupan total yang mungkin memprovokasi respons militer internasional yang lebih keras, Iran memilih untuk menggunakan kebijakannya sebagai tuas diplomatik dan ekonomi. Dengan mengizinkan kapal-kapal dari negara-negara tertentu untuk melintas, Iran mengirimkan pesan ganda: pertama, bahwa mereka memiliki kapasitas dan kemauan untuk mengontrol akses ke Selat Hormuz; dan kedua, bahwa mereka bersedia mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara yang tidak berafiliasi dengan musuh-musuh utamanya, khususnya Amerika Serikat dan Israel.
Melansir laporan Aljazeera pada Kamis (19/3/2026), sejumlah negara telah dilaporkan mendapatkan izin khusus untuk melintasi jalur vital tersebut. Negara-negara ini tampaknya memiliki hubungan diplomatik atau ekonomi yang kuat dengan Iran, atau setidaknya mempertahankan posisi netral dalam konflik yang sedang berlangsung. Daftar negara yang diizinkan untuk melintas mencerminkan jaringan aliansi dan kepentingan geopolitik yang kompleks di wilayah tersebut.
Berikut adalah daftar negara yang kapal-kapalnya dilaporkan telah diizinkan melintas:
1. Pakistan
Kapal tanker berbendera Pakistan bernama Karachi dilaporkan berhasil melintasi Selat Hormuz. Kapal jenis Aframax, yang biasanya digunakan untuk mengangkut minyak mentah dalam jumlah besar, diketahui keluar dari Teluk melalui jalur yang diizinkan oleh otoritas Iran. Hubungan antara Pakistan dan Iran, meskipun kadang diwarnai ketegangan, umumnya stabil dan didasarkan pada kepentingan ekonomi serta geopolitik regional. Pakistan, sebagai negara Muslim dengan kebutuhan energi yang signifikan, mungkin telah berhasil mencapai kesepakatan diplomatik yang memungkinkan kapal-kapalnya melanjutkan pelayaran tanpa hambatan.
2. India
Iran juga memberikan izin kepada kapal-kapal India untuk melintasi selat tersebut. Setidaknya dua kapal tanker pengangkut gas minyak cair (LPG) dilaporkan berhasil melintas dan melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan di India. Izin ini diberikan setelah adanya komunikasi dan negosiasi yang intensif antara kedua negara. India adalah salah satu importir minyak dan gas terbesar di dunia, dengan sebagian besar pasokannya berasal dari wilayah Teluk. Hubungan strategis India dengan Iran, termasuk investasi dalam proyek-proyek infrastruktur seperti pelabuhan Chabahar, kemungkinan besar berperan penting dalam memfasilitasi akses ini.
3. Turki
Kapal milik Turki turut mendapat izin dari otoritas Iran. Izin diberikan kepada salah satu kapal yang sebelumnya berada di dekat perairan Iran setelah melalui persetujuan langsung dari Teheran. Turki dan Iran memiliki hubungan perdagangan dan geopolitik yang kompleks, seringkali berkolaborasi dalam isu-isu regional meskipun ada perbedaan pandangan pada beberapa masalah. Kepentingan Turki untuk menjaga jalur pasokan energinya tetap terbuka mungkin menjadi faktor utama di balik persetujuan Iran.
4. China dan Negara Eropa Masih Bernegosiasi
Sementara itu, sejumlah negara lain dilaporkan masih melakukan negosiasi intensif dengan Iran untuk mendapatkan akses serupa. Proses negosiasi ini menyoroti betapa krusialnya Selat Hormuz bagi ekonomi global dan bagaimana negara-negara berupaya menavigasi kebijakan baru Iran.
China disebut tengah melakukan pembicaraan serius dengan Iran untuk memastikan kapal pengangkut minyak mentah dan gas dapat melintas dengan aman. Sebagai raksasa ekonomi dan manufaktur, China sangat bergantung pada pasokan energi yang melewati Selat Hormuz untuk mempertahankan pertumbuhan industrinya. Ketergantungan ini menjadikan akses yang aman ke selat tersebut sebagai prioritas utama bagi Beijing. Hubungan ekonomi yang kuat antara China dan Iran, termasuk pembelian minyak Iran meskipun ada sanksi internasional, memberikan China posisi tawar yang signifikan dalam negosiasi ini.
Selain China, negara-negara Eropa seperti Prancis dan Italia juga dilaporkan mengajukan permintaan serupa kepada Iran. Negara-negara Eropa ini juga memiliki ketergantungan pada pasokan energi dari Timur Tengah, meskipun mereka telah berupaya mendiversifikasi sumber energi mereka. Proses negosiasi ini mungkin lebih rumit bagi negara-negara Eropa, mengingat posisi mereka yang lebih selaras dengan kebijakan Barat terhadap Iran. Hingga kini, belum ada kepastian apakah kapal-kapal dari negara-negara tersebut telah mendapatkan izin melintas, menunjukkan kompleksitas diplomatik yang terlibat.
Iran sebelumnya telah mengumumkan penutupan Selat Hormuz setelah serangan AS-Israel, namun kemudian menyatakan bahwa jalur tersebut tetap terbuka secara terbatas bagi negara yang tidak berafiliasi dengan Washington. Pernyataan ini menegaskan kembali strategi Iran untuk membedakan antara musuh dan mitra, menggunakan akses ke Selat Hormuz sebagai alat diplomasi.
Kebijakan ini berdampak besar terhadap perdagangan global, mengingat sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia melewati jalur tersebut. Konsekuensi ekonomi langsung meliputi lonjakan harga minyak dan gas di pasar internasional, peningkatan biaya asuransi untuk kapal yang beroperasi di wilayah tersebut, dan potensi gangguan pada rantai pasokan global. Perusahaan pelayaran mungkin terpaksa mencari rute alternatif yang lebih panjang dan mahal, atau menghadapi risiko tinggi jika memutuskan untuk tetap melintasi Selat Hormuz tanpa izin.
Sejumlah analis menilai langkah Iran ini sebagai bentuk kontrol strategis terhadap jalur energi dunia, sekaligus alat tekanan dalam konflik yang masih berlangsung. Dengan membatasi akses, Iran tidak hanya menunjukkan kekuatan militernya di wilayah tersebut tetapi juga menciptakan tekanan ekonomi pada negara-negara yang tidak sejalan dengannya. Ini adalah langkah yang berani dan berisiko, yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut di Teluk Persia.
Secara hukum internasional, status Selat Hormuz diatur oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang menjamin hak lintas transit bagi kapal dan pesawat udara di selat-selat internasional. Namun, Iran tidak meratifikasi UNCLOS dan memiliki interpretasi berbeda mengenai hak lintas ini, mengklaim kedaulatan yang lebih besar atas perairannya. Ambiguitas hukum ini seringkali menjadi sumber ketegangan.
Dampak jangka panjang dari kebijakan Iran ini dapat mengubah peta geopolitik dan ekonomi global. Negara-negara mungkin akan mempercepat upaya untuk menemukan sumber energi alternatif atau mengembangkan rute transportasi energi baru yang tidak melewati Selat Hormuz. Selain itu, langkah ini dapat memicu upaya diplomatik internasional yang lebih intensif untuk meredakan ketegangan di Teluk Persia dan menjamin kebebasan navigasi di jalur pelayaran vital ini. Namun, selama konflik dengan AS dan Israel terus berlanjut, Iran kemungkinan besar akan mempertahankan kebijakan kontrol selektifnya, menjadikan Selat Hormuz sebagai titik panas geopolitik yang terus bergejolak.
