Sukabumi, 7 Februari 2026 – Lima hari setelah Presiden Prabowo Subianto melontarkan kemarahan kerasnya terkait penanganan sampah di pesisir Bali, sebuah "wajah" lain yang lebih muram dari Indonesia kembali terpampang nyata di pantai selatan Sukabumi. Pantai Talanca di Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, hari ini menyuguhkan pemandangan yang bukan hanya memilukan, melainkan juga mengusik pertanyaan fundamental tentang efektivitas pengelolaan lingkungan dan koordinasi antarlembaga di Indonesia. Lautan limbah yang membentang di sepanjang bibir pantai bukan hanya merusak estetika, tetapi juga menjadi cerminan nyata dari siklus masalah yang tak kunjung terurai, sebuah "penyakit" kronis yang menggerogoti potensi keindahan alam dan kesejahteraan masyarakat lokal.
sulutnetwork.com – Pemandangan di Talanca pada Sabtu (7/2/2026) seolah menjadi antitesis dari visi Indonesia bersih yang kerap digaungkan. Alih-alih hamparan pasir hitam eksotis yang menjadi daya tarik Teluk Palabuhanratu, mata disuguhkan oleh lautan material sisa badai berupa kayu gelondongan, ribuan botol plastik, hingga limbah kain perca yang diduga kuat berasal dari aktivitas industri garmen. Sampah-sampah ini menumpuk tak beraturan, menciptakan kontras yang tajam dengan latar belakang pegunungan hijau dan birunya langit. Di tengah tumpukan yang memuakkan itu, sebuah boneka beruang kusam teronggok, sendirian dan tak berdaya, menjadi simbol bisu dari pencemaran yang telah mencapai titik kritis, sekaligus saksi bisu dari janji-janji penanganan yang tak pernah tuntas.
Kemarahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah pada Minggu (2/2/2026) di Sentul, Bogor, adalah sebuah "tamparan keras" yang ditujukan kepada para pemimpin daerah. Sorotan beliau terhadap kondisi sampah di Bali, yang merupakan gerbang pariwisata internasional Indonesia, menggarisbawahi urgensi masalah ini sebagai isu reputasi nasional. "Kalau bupati dan gubernur tidak bisa, saya perintah Dandim, Danrem… korve, korve, korve," demikian instruksi tegas Presiden Prabowo, sebuah pernyataan yang sarat makna mengenai perlunya tindakan cepat dan terkoordinasi, bahkan melibatkan aparat keamanan jika birokrasi sipil dianggap lamban. Namun, instruksi yang lantang itu kini menemukan relevansinya yang paling getir di pesisir selatan Sukabumi, di mana masalah sampah memiliki karakteristik dan kompleksitas yang jauh berbeda dari sekadar "sampah wisata."
Pantai Talanca telah lama menyandang julukan getir, "Sampah Abadi." Rekam jejak kelam lokasi ini sebagai muara akhir bagi sampah yang gagal ditangani di hulu bukanlah cerita baru. Pada pertengahan dan akhir tahun 2023, pantai ini sempat menjadi sorotan nasional dan viral dengan julukan "Wisata Sampah." Citra buruk ini muncul setelah tumpukan limbah mencapai skala masif, mengundang perhatian publik luas dan berbagai pihak. Berbagai upaya pembersihan massal telah dilakukan secara berulang. Ribuan personel gabungan dari TNI dan Polri dikerahkan untuk mengangkut puluhan ton sampah. Bahkan, kelompok influencer lingkungan yang populer, Pandawara Group, turut serta dalam aksi bersih-bersih yang kala itu berhasil menarik perhatian jutaan mata. Namun, fakta di lapangan hari ini dengan jelas menunjukkan bahwa aksi-aksi di hilir, betapapun heroiknya, tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini secara fundamental.
Masalah sampah di Talanca memiliki karakteristik unik yang membedakannya secara signifikan dari isu sampah plastik di Bali. Jika Bali sebagian besar berjuang melawan limbah plastik yang dihasilkan oleh aktivitas pariwisata dan gaya hidup masyarakatnya, Talanca "dikepung" oleh jenis limbah yang berbeda dan lebih kompleks. Limbah di Talanca diduga kuat bersumber dari kombinasi aktivitas industri garmen dan material kayu yang terbawa arus sungai. Dua sungai besar, Cimandiri dan Cibutun, yang bermuara di sekitar Teluk Palabuhanratu, berperan sebagai "pintu gerbang" utama bagi sampah-sampah ini. Arus deras sungai, terutama saat musim hujan atau setelah badai, membawa material-material ini dari hulu ke laut. Kemudian, arus laut yang berputar di teluk tersebut memerangkap dan memuntahkan kembali sampah-sampah tersebut ke bibir Pantai Talanca, menciptakan siklus abadi yang mematahkan semangat.
Limbah tekstil, khususnya kain perca yang diduga sisa garmen, menjadi penanda penting akan adanya kontribusi industri dalam pencemaran ini. Keberadaan pabrik-pabrik garmen di sepanjang aliran sungai Cimandiri dan Cibutun menimbulkan dugaan kuat adanya praktik pembuangan limbah yang tidak bertanggung jawab atau sistem pengelolaan limbah yang tidak memadai. Potongan-potongan kain ini, yang seringkali terbuat dari serat sintetis, sangat sulit terurai di alam dan dapat melepaskan mikroplastik yang membahayakan ekosistem laut. Sementara itu, kayu gelondongan yang berserakan juga mengindikasikan masalah hulu lainnya, seperti penebangan liar, manajemen hutan yang buruk di daerah aliran sungai, atau dampak dari erosi tanah yang parah. Fenomena ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari pengawasan industri, pengelolaan sumber daya alam, hingga kesadaran masyarakat di hulu.
Bagi warga setempat, siklus "bersih-kotor-bersih-kotor" ini telah menjadi rutinitas yang mematahkan semangat dan menimbulkan kepasrahan. Pak Jarim (70), seorang warga sepuh yang sehari-hari beraktivitas di sekitar pesisir Loji, hanya bisa menggelengkan kepala melihat sampah yang kembali menggunung pada Sabtu ini. Raut wajahnya memancarkan kelelahan dan keputusasaan yang mendalam. "Ini mah sudah seperti ‘penyakit’ tahunan yang tidak ada obatnya," ujarnya saat ditemui tim sulutnetwork.com di lokasi. "Kalau di hulu sungainya tidak dijaga, ya di sini akan begini terus. Sebersih apa pun kita sapu pantai ini, alam akan mengirimkan kembali sampah tersebut saat air pasang atau musim hujan tiba."
Keterangan Pak Jarim menggambarkan betapa beratnya beban yang ditanggung masyarakat pesisir. Mereka adalah garda terdepan yang merasakan dampak langsung dari kegagalan pengelolaan lingkungan di hulu. "Capek juga kalau cuma mengandalkan bersih-bersih di sini. Pagi kita bikin kinclong, sore air pasang, sampah datang lagi. Kayu-kayu besar ini, kain-kain potongan ini, semua ‘hadiah’ dari sungai," tuturnya dengan nada pasrah, mengisyaratkan bahwa upaya di hilir hanyalah solusi sementara yang tidak menyentuh akar permasalahan. Kondisi ini tidak hanya mengancam keindahan alam dan potensi pariwisata lokal, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan mata pencarian warga, seperti nelayan yang hasil tangkapannya mungkin terpengaruh oleh pencemaran.
Masalah Talanca adalah cerminan dari tantangan pengelolaan sampah yang lebih luas di Indonesia, terutama dalam konteks daerah aliran sungai (DAS) yang melintasi berbagai wilayah administratif. Koordinasi antar-daerah dan antar-sektor seringkali menjadi hambatan utama. Pihak pemerintah daerah di Sukabumi, misalnya, mungkin kesulitan untuk menindak atau mengawasi sumber pencemaran yang berada di wilayah administratif lain yang dilewati oleh sungai Cimandiri atau Cibutun. Diperlukan sebuah pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pihak industri, komunitas lokal di hulu dan hilir, serta organisasi masyarakat sipil.
Solusi jangka panjang untuk Talanca tidak bisa hanya berfokus pada pembersihan. Ia harus mencakup serangkaian intervensi komprehensif:
Pertama, penegakan hukum yang ketat terhadap industri yang membuang limbah sembarangan. Ini membutuhkan investigasi menyeluruh untuk mengidentifikasi sumber-sumber limbah tekstil dan penjatuhan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
Kedua, pengembangan dan implementasi sistem pengelolaan sampah terpadu di sepanjang DAS Cimandiri dan Cibutun. Ini termasuk penyediaan fasilitas pengumpulan sampah yang memadai, edukasi masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya, serta program daur ulang dan pengolahan limbah yang efektif.
Ketiga, restorasi dan konservasi daerah aliran sungai, termasuk penanaman kembali vegetasi di tepi sungai untuk mencegah erosi dan mengurangi volume sampah organik yang terbawa arus.
Keempat, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui program-program edukasi lingkungan yang berkelanjutan, mengubah perilaku dari kebiasaan membuang sampah ke sungai menjadi praktik pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.
Kelima, kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah yang lebih kuat. Pemerintah provinsi perlu mengambil peran proaktif dalam mengoordinasikan upaya antara kabupaten/kota yang dilewati oleh sungai-sungai tersebut.
Instruksi Presiden Prabowo tentang "korve" (kerja bakti) memang relevan untuk memobilisasi sumber daya dalam skala besar. Namun, di Talanca, "korve" saja tidak cukup. Pertanyaannya bukan lagi sekadar siapa yang akan membersihkan, tetapi siapa yang akan mencegah sampah itu datang lagi? Apakah instruksi tegas serupa juga bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah di hulu sungai yang menjadi sumber utama pencemaran Talanca? Ini adalah panggilan untuk tindakan nyata yang melampaui simbolisme, menuju solusi sistemik yang berkelanjutan.
Warga dan pegiat lingkungan di Sukabumi kini menanti, dengan harapan dan kecemasan, apakah "Laut Sampah" di Loji ini akan tetap menjadi monumen kegagalan pengelolaan lingkungan yang abadi, tersembunyi di balik bayang-bayang citra pariwisata Bali yang ingin diperbaiki? Atau akankah pemerintah pusat dan daerah, bersama seluruh pemangku kepentingan, bersatu padu untuk membuktikan bahwa masalah Talanca dapat diselesaikan, bukan hanya dengan "korve" di hilir, tetapi dengan komitmen dan tindakan nyata di seluruh mata rantai masalah, dari hulu hingga ke muara? Ini adalah ujian bagi visi Indonesia yang bersih dan lestari, sebuah ujian yang hasilnya akan menentukan tidak hanya nasib Pantai Talanca, tetapi juga kredibilitas upaya perlindungan lingkungan di seluruh negeri.
