Sulutnetwork.com — Penurunan outlook ekonomi Indonesia oleh lembaga pemeringkat global Moody’s Investor Service dari “stable” menjadi “negatif” dipandang sebagai peringatan serius oleh Dr. Harris Turino, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDI Perjuangan di Komisi XI DPR RI.
Harris mengatakan bahwa langkah Moody’s bukan sekadar catatan teknis, melainkan sinyal kuat bahwa arah kebijakan ekonomi nasional perlu diperbaiki dan dikonsolidasikan agar tidak merusak kepercayaan pelaku pasar.
“Penurunan outlook ini merupakan alarm keras terhadap arah kebijakan ekonomi kita ke depan. Apa yang disampaikan Moody’s bukan hanya soal angka, tetapi soal kredibilitas dan konsistensi kebijakan yang menurun,” ujar Harris Turino.
Menurut Harris, salah satu yang menjadi sorotan adalah prediktabilitas kebijakan, yang dinilai tidak selalu sejalan antara perumusan dan pelaksanaan. Hal ini, menurutnya, bisa berdampak panjang bagi keyakinan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Lebih jauh, Harris juga menyoroti aspek tata kelola (governance) yang disebut Moody’s menunjukkan sinyal melemah. Ia mengibaratkan kondisi ini sebagai bangunan tinggi yang terlihat megah tetapi rawan guncangan apabila tidak didukung fondasi institusi yang kuat.
“Ekonomi kita besar, tetapi institusi yang kuat adalah penopang utama. Tanpa itu, risiko volatilitas pasar bisa meningkat, dan kepercayaan investor bisa terkikis,” kata Harris.
Harris juga mencatat bahwa langkah ekspansi fiskal yang agresif, jika tidak dibarengi dengan penguatan basis penerimaan negara, bisa memperlebar defisit anggaran dan mempersempit ruang fiskal Indonesia di masa depan.
Selain itu, isu Danantara dan ketidakjelasan rezim fiskal-moneter menjadi poin yang menurutnya turut menambah ketidakpastian ekonomi.
Meski demikian, ia menilai laporan Moody’s tidak sepenuhnya pesimis. Rating Baa2 Indonesia tetap dipertahankan karena fondasi ekonomi—termasuk pertumbuhan sekitar 5 persen, defisit fiskal di bawah 3 persen PDB, serta rasio utang yang kompetitif—masih menunjukkan kekokohan.
“Outlook negatif harus kita jadikan momentum introspeksi kebijakan. Disiplin, transparansi, dan konsistensi adalah kunci agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan dan berkeadilan,” kata Harris.
