Sulutnetwork.com – Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), lembaga kajian pertahanan dan keamanan yang berbasis di Jakarta, menggelar diskusi daring bertajuk “Spheres of Influence and Strategic Retrenchment: How Trump Reshapes Great Power Competition and Its Implications for the Indo-Pacific”.
Diskusi ini menghadirkan akademisi dan praktisi untuk mengulas perubahan orientasi kebijakan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden, Donald Trump serta implikasinya terhadap stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik.
Pembahasan menitikberatkan pada tahun pertama masa jabatan kedua Trump yang ditandai oleh kecenderungan retrenchment strategis, pendekatan transaksional terhadap negara-negara sekutu.
Di sisi lain, ISI turut membedah terkait penguatan konsep offshore balancing dalam merespons persaingan kekuatan besar, khususnya dengan China.
Peran AS dalam Kawasan Strategis Indo-Pasifik
Dalam diskusi tersebut, Dosen Defence Studies di King’s College London, Dr. Zeno Leoni menyatakan, pemerintahan Trump mendorong sekutu Amerika Serikat untuk memikul tanggung jawab keamanan yang lebih besar, tanpa sepenuhnya menarik diri dari kawasan-kawasan strategis utama.
Menurut Leoni, kawasan Indo-Pasifik tetap menjadi pusat gravitasi ekonomi dan strategis global, sehingga Amerika Serikat tidak mungkin melepaskan kepentingannya di wilayah tersebut.
Kondisi ini tercermin dari distribusi kekuatan laut Amerika Serikat, dengan sekitar 60 persen aset angkatan laut ditempatkan di Indo-Pasifik, serta perhatian berkelanjutan terhadap isu-isu strategis seperti Laut China Selatan dan Taiwan.
Namun demikian, gaya negosiasi yang agresif dan kerap tidak terprediksi terhadap sekutu dinilai berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap tatanan internasional berbasis aturan yang selama ini menopang stabilitas kawasan.
“Jika Amerika Serikat terus dipersepsikan sebagai aktor yang tidak konsisten, ketidakpastian akan menjadi kondisi permanen dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik,” kata Leoni.
Pengawasan Maritim dan Moderinisasi Kekuatan Laut
Dari perspektif pertahanan Indonesia, Kepala Pusat Studi Maritim Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Salim, S.E., M.Phil., M.Tr.Opsla., menilai retrenchment kebijakan luar negeri Amerika Serikat mendorong negara-negara kawasan, termasuk Indonesia, untuk memperkuat otonomi strategis melalui internal balancing.
Salim menekankan pentingnya peningkatan pengawasan maritim, modernisasi kekuatan laut, serta pembangunan infrastruktur pelabuhan dan armada guna menjaga stabilitas jalur pelayaran dan mencegah eskalasi konflik akibat salah perhitungan strategis.
Kerja sama regional, terutama melalui ASEAN, tetap dipandang krusial, namun perlu diimbangi dengan postur pertahanan nasional yang kuat dan mandiri.
“Indonesia harus mencegah keterjebakan dalam rivalitas kekuatan besar, sambil tetap berperan sebagai aktor kunci dalam menjaga stabilitas kawasan dan tatanan berbasis hukum, khususnya di sektor maritim,” ujar Salim.
Hal tersebut diutarakannya, seraya menegaskan kembali prinsip bebas dan aktif dalam politik luar negeri Indonesia.
Eskalasi Persaingan AS vs China
Sementara itu, Direktur Riset ISI, Dr. Ian Montratama, menyoroti eskalasi persaingan Amerika Serikat dan China telah memberikan tekanan serius terhadap sentralitas ASEAN, seiring menjamurnya kerja sama minilateral yang berpotensi menggerus kepemimpinan kawasan.
Montratama mengusulkan, pendekatan realisme pragmatis melalui konsep armed neutrality, yakni penguatan kapabilitas pertahanan nasional yang dibarengi dengan keterbukaan terhadap kerja sama fungsional bersama kekuatan besar.
Menurutnya, Indonesia dapat menerapkan strategi functional decoupling dengan menjalin kerja sama ekonomi dan pembangunan bersama China, serta kolaborasi pertahanan dengan Amerika Serikat, tanpa harus berpihak secara politik.
“Biaya untuk menjadi musuh Amerika Serikat maupun China sangat besar. Namun, ketergantungan berlebihan pada salah satu pihak juga membawa risiko strategis,” terang Montratama.
Konsep Indo-Pasifik sebagai Kerangka Strategis
Pandangan lain disampaikan Dr. Jeanne Francois, Dosen Hubungan Internasional di President University, yang menilai konsep Indo-Pasifik telah berkembang dari sekadar retorika menjadi kerangka strategis yang relatif berkelanjutan dalam membentuk dinamika interaksi kawasan.
Melalui narasi Free and Open Indo-Pacific, kebijakan Amerika Serikat diarahkan untuk menjaga keseimbangan kekuatan, mempertahankan norma internasional.
Selain itu, hal tersebut juga dinilai serta mencegah dominasi China tanpa memicu konflik terbuka, meskipun gaya kebijakan luar negeri Presiden Trump yang personal dan berorientasi bisnis dinilai rawan disalahartikan oleh aktor lain.
Bagi Indonesia, ia merekomendasikan penguatan diplomasi jalur kedua, perluasan kolaborasi akademik, serta kerja sama di bidang keamanan non-tradisional seperti siber, perlindungan infrastruktur kritis, dan konservasi lingkungan.
Diskusi ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan retrenchment Amerika Serikat telah mengubah lanskap strategis Indo-Pasifik, kawasan tersebut tetap menjadi poros utama geopolitik global.
Bagi Indonesia, tantangannya adalah memperkuat kapabilitas maritim dan pertahanan, menjaga sentralitas ASEAN, serta menavigasi persaingan kekuatan besar melalui diplomasi yang pragmatis, non-blok, dan berlandaskan kepentingan nasional.***
