Parlemen Jepang pada Jumat lalu secara resmi mengesahkan revisi undang-undang imigrasi yang signifikan, menandai perubahan besar dalam kebijakan negara terhadap warga negara asing. Regulasi baru ini tidak hanya akan menaikkan biaya pengurusan visa dan izin tinggal secara drastis, tetapi juga memperkenalkan Japan Electronic System for Travel Authorization (JESTA), sebuah sistem otorisasi perjalanan elektronik pra-kedatangan bagi wisatawan dari negara-negara bebas visa. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah Jepang untuk memperkuat keamanan perbatasan, menyesuaikan biaya administrasi yang meningkat, serta mengelola arus masuk penduduk asing yang terus bertambah, meskipun langkah-langkah ini berpotensi menimbulkan tantangan baru bagi calon pengunjung dan penduduk jangka panjang.
sulutnetwork.com – Revisi undang-undang tersebut menetapkan kenaikan batas maksimum biaya perpanjangan visa menjadi 100.000 yen, atau setara dengan sekitar Rp 11 juta, sebuah lonjakan yang mencolok dari batas saat ini yang hanya 10.000 yen. Lebih lanjut, biaya pengajuan izin tinggal permanen akan mencapai 300.000 yen, atau sekitar Rp 33 juta, meningkat tiga puluh kali lipat dari tarif sebelumnya yang juga 10.000 yen. Saat ini, biaya perubahan status izin tinggal atau perpanjangan masa tinggal ditetapkan sebesar 6.000 yen (sekitar Rp 671 ribu), sehingga kenaikan yang diusulkan ini menunjukkan perubahan kebijakan yang sangat substansial. Pemerintah Jepang, sebagaimana dikutip oleh The Japan Times pada Selasa, 2 Juni 2026, menyatakan bahwa penyesuaian biaya ini diperlukan untuk mengimbangi peningkatan biaya administrasi yang terus membengkak. Besaran tarif resmi secara rinci akan difinalisasi melalui peraturan kabinet setelah serangkaian proses konsultasi publik selesai.
Kenaikan biaya ini merupakan salah satu yang paling drastis dalam sejarah kebijakan imigrasi Jepang, dan diperkirakan akan berdampak luas. Bagi banyak individu, terutama mahasiswa, pekerja migran berpenghasilan rendah, atau mereka yang mengajukan izin tinggal permanen, beban finansial yang baru ini akan sangat terasa. Misalnya, seorang pekerja asing yang perlu memperpanjang visanya setiap beberapa tahun akan menghadapi biaya yang jauh lebih tinggi, mengurangi daya tarik Jepang sebagai tujuan bekerja. Sementara itu, bagi mereka yang telah lama tinggal di Jepang dan berencana mengajukan izin tinggal permanen, biaya 300.000 yen bisa menjadi penghalang yang signifikan, mengingat proses pengajuan izin tinggal permanen sendiri seringkali sudah rumit dan memakan waktu. Perbandingan dengan negara maju lainnya menunjukkan bahwa meskipun biaya visa dan izin tinggal memang bervariasi, kenaikan sebesar 10 hingga 30 kali lipat dalam satu kali revisi undang-undang merupakan langkah yang agresif. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, atau Kanada juga memiliki biaya imigrasi yang tinggi, namun kenaikan secara bertahap lebih umum terjadi untuk menghindari kejutan ekonomi bagi pemohon. Pemerintah Jepang berargumen bahwa pendapatan dari kenaikan biaya ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan imigrasi, mempercepat proses, dan menutupi biaya operasional yang meningkat seiring dengan bertambahnya populasi asing.
Pemerintah Jepang menyatakan akan menyediakan mekanisme keringanan bagi pemohon yang menghadapi alasan kemanusiaan atau kesulitan ekonomi. Namun, selama pembahasan di parlemen, sejumlah anggota legislatif menyoroti belum jelasnya kriteria yang akan digunakan untuk pemberian keringanan tersebut. Kekhawatiran ini sangat beralasan, mengingat definisi "kesulitan ekonomi" atau "alasan kemanusiaan" bisa sangat subjektif dan membutuhkan pedoman yang sangat transparan dan adil. Tanpa kriteria yang jelas, ada risiko bahwa kebijakan keringanan ini tidak akan efektif atau bahkan disalahgunakan. Untuk mengatasi kekhawatiran ini, Immigration Services Agency (ISA) atau Badan Layanan Imigrasi Jepang diberi tugas untuk menyusun pedoman yang memuat persyaratan dan ketentuan yang lebih rinci. Pedoman ini diharapkan mencakup definisi yang jelas tentang kategori pemohon yang memenuhi syarat untuk keringanan, jenis dokumen pendukung yang diperlukan, dan proses aplikasi yang transparan. Contoh alasan kemanusiaan mungkin termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga, pencari suaka yang rentan, atau individu dengan kondisi medis parah. Sementara kesulitan ekonomi bisa mencakup mereka yang kehilangan pekerjaan, mengalami bencana alam, atau memiliki tanggungan keluarga yang besar dengan pendapatan minim. Pembentukan pedoman ini akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan keringanan ini dapat diakses oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, sekaligus mencegah potensi diskriminasi atau ketidakadilan dalam penerapannya.
Selain kenaikan biaya, revisi undang-undang ini juga mencakup pembentukan Japan Electronic System for Travel Authorization (JESTA), sebuah sistem otorisasi perjalanan elektronik yang ditargetkan mulai diterapkan pada tahun fiskal 2028. JESTA akan berlaku bagi warga dari 74 negara dan wilayah yang saat ini dapat masuk ke Jepang tanpa visa untuk kunjungan jangka pendek. Konsep JESTA mirip dengan sistem otorisasi perjalanan elektronik yang sudah ada di negara lain, seperti ESTA di Amerika Serikat, eTA di Kanada, atau ETA yang akan diterapkan di Uni Eropa dan Inggris. Sistem ini dirancang untuk memungkinkan pemerintah melakukan penyaringan awal terhadap calon pengunjung sebelum mereka berangkat ke Jepang, sehingga dapat mencegah masuknya individu yang berpotensi menimbulkan ancaman keamanan atau risiko imigrasi.
Proses aplikasi JESTA akan mengharuskan wisatawan untuk mengirimkan informasi perjalanan secara online, termasuk nama lengkap, tujuan kunjungan, dan destinasi spesifik yang akan didatangi di Jepang. Data yang dikumpulkan ini kemudian akan dicocokkan dengan catatan kriminal dan berbagai basis data lainnya yang dimiliki oleh pemerintah Jepang dan lembaga keamanan internasional. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran imigrasi, seperti riwayat overstay di negara lain, potensi terlibat dalam kegiatan ilegal, atau adanya catatan kriminal, wisatawan dapat ditolak naik pesawat atau kapal menuju Jepang. Tujuan utama dari sistem baru ini, menurut pemerintah Jepang, adalah untuk memperkuat keamanan perbatasan negara secara signifikan, mencegah tindakan terorisme, dan memerangi praktik kerja ilegal yang seringkali memanfaatkan celah dalam sistem bebas visa. Penerapan JESTA di tahun fiskal 2028 memberikan waktu bagi pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur IT yang diperlukan, melakukan kampanye kesadaran publik baik di dalam maupun luar negeri, serta menjalin koordinasi dengan maskapai penerbangan dan operator kapal.
Penerapan JESTA mencerminkan tren global di mana negara-negara maju semakin memperketat kontrol perbatasan mereka di era pasca-pandemi dan meningkatnya ancaman keamanan global. Meskipun tujuannya adalah keamanan, sistem ini juga dapat menimbulkan kekhawatiran. Beberapa pihak mungkin khawatir tentang potensi penolakan yang tidak adil atau dampak pada sektor pariwisata jika prosesnya dianggap terlalu rumit. Namun, pengalaman negara lain menunjukkan bahwa setelah masa adaptasi awal, sistem semacam ini umumnya dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat keamanan yang signifikan tanpa terlalu menghambat arus wisatawan. Amerika Serikat, dengan sistem ESTA-nya, telah menunjukkan bagaimana sistem otorisasi elektronik dapat membantu mengidentifikasi individu berisiko sebelum mereka tiba di perbatasan, sehingga mempercepat proses imigrasi bagi pelancong yang tidak bermasalah. Bagi Jepang, yang telah mengalami lonjakan pariwisata pasca-pandemi dan sedang bersiap untuk acara-acara internasional besar di masa depan, JESTA diharapkan dapat menyeimbangkan antara keamanan dan kemudahan akses bagi wisatawan yang sah.
Dalam konteks pengetatan aturan imigrasi ini, perlu dicatat bahwa jumlah warga asing yang tinggal di Jepang terus bertambah. Data pemerintah menunjukkan bahwa jumlah penduduk asing di Jepang mencapai sekitar 4,13 juta orang pada akhir tahun 2025, angka tertinggi sepanjang sejarah. Kenaikan populasi asing ini mencerminkan kebutuhan Jepang akan tenaga kerja asing di tengah tantangan demografi yang serius, termasuk populasi yang menua dan angka kelahiran yang rendah. Jepang membutuhkan pekerja asing untuk mengisi kesenjangan di berbagai sektor, mulai dari perawatan lansia, konstruksi, hingga industri teknologi. Namun, peningkatan jumlah penduduk asing ini juga membawa tantangan dalam hal integrasi sosial, penyediaan layanan publik, dan pengelolaan keamanan.
Revisi undang-undang imigrasi ini menunjukkan dilema yang dihadapi Jepang: di satu sisi, negara ini sangat membutuhkan tenaga kerja asing dan wisatawan untuk mendukung perekonomiannya; di sisi lain, pemerintah merasa perlu untuk memperketat kontrol dan memastikan keamanan nasional. Kenaikan biaya dan penerapan JESTA dapat dilihat sebagai upaya untuk memfilter individu yang masuk, memastikan bahwa mereka yang datang adalah "pemohon yang diinginkan" yang dapat berkontribusi positif bagi masyarakat Jepang, atau wisatawan yang tidak menimbulkan risiko. Namun, ada potensi bahwa biaya yang lebih tinggi dapat menghalangi mahasiswa atau pekerja migran berpenghasilan rendah yang sangat dibutuhkan oleh sektor-sektor tertentu. Selain itu, sistem JESTA, meskipun bertujuan untuk keamanan, dapat menimbulkan hambatan bagi wisatawan spontan atau mereka yang kurang familiar dengan proses aplikasi online.
Diskusi publik dan konsultasi yang akan datang mengenai peraturan kabinet untuk biaya resmi serta pedoman ISA untuk keringanan akan sangat penting. Transparansi dan kejelasan dalam proses ini akan menentukan seberapa baik kebijakan baru ini diterima oleh komunitas asing dan masyarakat internasional. Tantangan bagi pemerintah Jepang adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara kebutuhan akan keamanan dan kontrol, dengan kebutuhan untuk menarik dan mempertahankan talenta asing serta mendorong pariwisahan yang vital bagi pertumbuhan ekonominya. Implementasi yang bijaksana dan komunikasi yang efektif akan menjadi kunci keberhasilan dalam menavigasi perubahan signifikan ini dalam lanskap imigrasi Jepang. Dengan demikian, revisi undang-undang ini bukan hanya sekadar penyesuaian biaya dan prosedur, melainkan sebuah pernyataan tentang arah kebijakan imigrasi Jepang di masa depan, sebuah arah yang menekankan keamanan dan efisiensi di tengah tantangan global dan domestik yang kompleks.