Industri pariwisata nasional kini dihadapkan pada ancaman perlambatan signifikan dalam perjalanan wisatawan domestik, terutama menjelang musim libur sekolah yang krusial. Kombinasi faktor seperti tingginya harga tiket pesawat, keterbatasan armada, dan tekanan terhadap daya beli masyarakat menciptakan tantangan serius yang berpotensi menghambat pemulihan sektor pariwisata Indonesia secara keseluruhan. Situasi ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri, dari perhotelan hingga agen perjalanan, yang sangat bergantung pada pergerakan wisatawan nusantara sebagai tulang punggung ekonomi pariwisata.
sulutnetwork.com – Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, secara lugas menyatakan bahwa stabilitas ekonomi domestik dan daya beli masyarakat merupakan penentu utama denyut nadi sektor pariwisata di Tanah Air. Menurutnya, wisatawan nusantara adalah pilar utama yang menopang industri ini. "Kalau kita bicara pariwisata di Indonesia, sebenarnya yang paling penting itu kontribusi perjalanan wisatawan nusantara. Untuk mendorong itu berkembang, yang pertama harus dijaga adalah daya beli masyarakat. Kalau daya belinya rendah tentu perjalanan akan sulit dilakukan," terang Maulana, sebagaimana dikutip dari CNBCIndonesia.com. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa setiap gejolak ekonomi yang memengaruhi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga akan langsung berdampak pada keputusan masyarakat untuk bepergian dan berlibur. Inflasi yang persisten, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta stagnasi upah riil dapat secara drastis mengurangi anggaran diskresioner yang dialokasikan untuk kegiatan wisata.
Selain isu daya beli, persoalan akses transportasi juga mencuat sebagai hambatan besar yang tak kalah krusial. Sebagai negara kepulauan yang luas, Indonesia sangat bergantung pada konektivitas udara untuk memfasilitasi perjalanan domestik antardaerah. Sayangnya, kenaikan harga tiket pesawat yang terjadi belakangan ini telah memukul minat dan kemampuan masyarakat untuk bepergian. Maulana Yusran menambahkan, "Sekarang dengan naiknya harga tiket ini jadi tantangan tersendiri. Belum lagi jumlah armada pesawat untuk perjalanan domestik juga masih terbatas." Kenaikan harga tiket ini bukan hanya sekadar penyesuaian tarif biasa, melainkan lonjakan yang signifikan, yang seringkali mencapai puluhan persen dalam beberapa bulan terakhir.
Fenomena kenaikan harga tiket pesawat dapat ditelusuri dari beberapa faktor kompleks. Pertama, kenaikan harga avtur global yang dipengaruhi oleh situasi geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia secara langsung memengaruhi biaya operasional maskapai. Kedua, depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat membuat biaya perawatan pesawat, pembelian suku cadang, dan sewa pesawat yang biasanya dalam mata uang asing menjadi lebih mahal. Ketiga, keterbatasan armada pesawat pasca-pandemi COVID-19 masih menjadi masalah. Banyak maskapai yang belum sepenuhnya memulihkan jumlah armadanya atau menghadapi kendala dalam pengadaan pesawat baru akibat masalah rantai pasok global dan penundaan produksi dari pabrikan. Akibatnya, kapasitas penerbangan domestik menjadi terbatas, sementara permintaan di periode puncak tetap tinggi, menciptakan kondisi "supply-demand imbalance" yang mendorong harga tiket naik.
Pantauan pada situs agregator penerbangan populer seperti Google Flight menunjukkan gambaran yang mencemaskan. Tiket pesawat untuk rute-rute populer yang menjadi nadi pariwisata domestik, seperti Jakarta-Surabaya, telah menunjukkan kenaikan substansial. Untuk keberangkatan awal Juni, yang bertepatan dengan dimulainya musim libur sekolah, tarif tiket rute ini terpantau mulai dari Rp 2.520.000. Angka ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan kondisi awal tahun yang masih berkisar di angka Rp 2 jutaan atau bahkan di bawahnya untuk periode non-puncak. Kenaikan serupa juga terjadi pada rute menuju Bali, destinasi wisata primadona Indonesia, yang kini menuntut biaya perjalanan udara yang lebih tinggi bagi wisatawan domestik. Kenaikan tarif ini jelas memberatkan, terutama bagi keluarga yang berencana melakukan perjalanan dengan beberapa anggota.
PHRI juga menyoroti dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang turut memengaruhi biaya perjalanan darat. Kenaikan BBM ini tidak hanya berdampak pada transportasi pribadi, tetapi juga pada biaya operasional bus pariwisata, kendaraan sewa, dan logistik penunjang pariwisata lainnya. Akibatnya, tekanan biaya transportasi kini dirasakan hampir di seluruh jalur perjalanan wisata, baik udara maupun darat. Situasi global yang belum stabil, termasuk ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia, turut menambah kerentanan sektor pariwisata domestik. "Kalau dalam negeri, perjalanan wisatawan nusantara memang banyak tantangannya. Dengan situasi geopolitik sekarang, yang paling utama itu menjaga daya beli masyarakat," tegas Maulana, menekankan bahwa kondisi eksternal global memiliki implikasi langsung pada ekonomi domestik dan kemampuan masyarakat untuk berlibur.
Melihat data tingkat hunian hotel, PHRI mencatat bahwa pada Januari dan Februari 2026, tingkat okupansi hotel secara umum lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya tren penurunan minat perjalanan di awal tahun, yang biasanya merupakan periode "low season" setelah liburan akhir tahun. Namun, peningkatan okupansi baru mulai terlihat pada Maret, yang didorong oleh momentum Lebaran. Maulana menjelaskan, perbandingan dengan tahun sebelumnya perlu dilihat secara detail karena perbedaan momentum Ramadan dan Lebaran memengaruhi pola perjalanan masyarakat. "Bulan Maret tahun ini ada kontribusi Lebaran, sementara tahun sebelumnya penuh Ramadan. Kalau Ramadan itu okupansi hotel hampir tidak pernah di atas 40%," katanya. Periode Ramadan seringkali diwarnai oleh puasa dan aktivitas keagamaan yang mengurangi minat untuk bepergian jauh, sementara periode Lebaran justru memicu gelombang mudik dan liburan.
Meskipun ada lonjakan sementara selama Lebaran, PHRI tetap menaruh fokus pada situasi kuartal II-2026 setelah momentum perayaan tersebut berlalu. Industri hotel disebut tidak ingin terlalu cepat merasa aman hanya karena adanya lonjakan sementara pada musim mudik. Kekhawatiran muncul bahwa setelah euforia Lebaran mereda, sektor pariwisata domestik dapat kembali menghadapi kelesuan akibat faktor-faktor yang disebutkan di atas. "Nanti kita lihat di kuartal dua bagaimana setelah libur Lebaran lewat. Jadi kita juga tidak boleh terlalu terlena dengan kondisi sekarang," ujar Maulana, menegaskan perlunya kewaspadaan dan strategi adaptif dari para pelaku industri. Kuartal kedua dan ketiga, yang biasanya mencakup libur sekolah dan libur panjang lainnya, menjadi periode krusial untuk menguji ketahanan dan daya tarik pariwisata domestik.
Dampak dari penurunan okupansi hotel ini sudah terasa nyata di berbagai daerah, salah satunya di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelaku usaha hotel di Mataram mengeluhkan anjloknya tingkat hunian kamar yang signifikan sejak awal tahun 2026 hingga April. Situasi ini bahkan berimbas pada kemampuan banyak hotel untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, melalui Badan Keuangan Daerah (BKD), mengambil langkah responsif dengan memberikan perpanjangan waktu selama satu bulan kepada wajib pajak (WP), khususnya sektor hotel dan restoran, untuk melunasi tunggakan pajak mereka. Kepala BKD Kota Mataram, Muhamad Ramayoga, menjelaskan kebijakan ini. "Kami berikan waktu satu bulan, setelah itu nanti ada peringatan satu, dua, dan tiga. Ada tahapan-tahapan (peringatannya)," kata Ramayoga, sebagaimana dilansir dari detikBali.
Ramayoga berharap perpanjangan waktu ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh wajib pajak untuk mengatur keuangan dan segera menyelesaikan tunggakan pajaknya. "Tidak menutup kemungkinan dengan kondisinya yang sekarang ini ada waktu untuk mereka menyelesaikan itu (tunggakan)," terangnya. Kasus Mataram menjadi indikator konkret bagaimana perlambatan pariwisata langsung berdampak pada pendapatan daerah dan kelangsungan usaha lokal. Penurunan pendapatan dari sektor hotel dan restoran tidak hanya memengaruhi profitabilitas bisnis, tetapi juga mengurangi pemasukan pajak daerah yang vital untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Dari perspektif agen perjalanan, industri ini juga tengah menghadapi dinamika baru di tengah berbagai faktor global dan domestik. Namun, Direktur Utama PT Bayu Buana Tbk, Agustinus Kasjaya Pake Seko, menilai kondisi saat ini masih relatif stabil dibandingkan masa pandemi COVID-19 yang sempat melumpuhkan sektor ini sepenuhnya. Menurutnya, penurunan permintaan perjalanan memang terjadi, tetapi tidak sedalam yang pernah dialami saat pandemi. "Kalau dibandingkan dengan pandemi COVID-19, situasi sekarang masih lebih baik. Permintaan masih ada, meskipun ada penurunan," ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, minat dasar masyarakat untuk bepergian masih ada, hanya saja dengan pertimbangan yang lebih ketat.
Agustinus memperkirakan, penurunan permintaan perjalanan berada di kisaran 20 hingga 25 persen. Angka tersebut mencerminkan berbagai faktor yang memengaruhi industri, mulai dari kondisi geopolitik global yang menciptakan ketidakpastian, penyesuaian perilaku wisatawan, hingga tekanan ekonomi domestik. "Perkiraan saya sekitar 20-25 persen, dan itu sudah mencakup semua faktor," jelasnya. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa penurunan tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh pembatalan perjalanan. Justru, mayoritas pelanggan memilih untuk menunda keberangkatan atau melakukan reschedule dibanding membatalkan secara permanen. "Cancellation sebenarnya tidak ada. Yang terjadi adalah reschedule. Jadi perjalanan tetap ada, hanya waktunya yang bergeser," kata Agustinus.
Fenomena reschedule ini terlihat jelas pada perjalanan ke kawasan Timur Tengah yang sempat terdampak situasi geopolitik tertentu. Banyak wisatawan yang akhirnya mengatur ulang jadwal keberangkatan mereka ke bulan-bulan berikutnya, menunjukkan komitmen mereka untuk tetap bepergian meskipun ada penundaan. "Ada yang berangkat di Juni, bahkan ada yang sampai September. Jadi ini lebih ke shifting waktu, bukan pembatalan total," tambahnya. Kecenderungan untuk menunda, alih-alih membatalkan, memberikan secercah harapan bagi agen perjalanan, meskipun tetap menuntut fleksibilitas operasional dan manajemen risiko yang cermat.
Selain perubahan waktu perjalanan, tren lain yang juga mencuat adalah pergeseran destinasi wisata. Wisatawan kini cenderung memilih destinasi yang lebih stabil secara regional dan menawarkan nilai lebih. "Regional destination menjadi lebih favorit sekarang," ungkap Agustinus. Beberapa negara di Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan China disebut mengalami peningkatan minat dari wisatawan Indonesia. Destinasi ini dianggap lebih aman, memiliki infrastruktur pariwisata yang kuat, dan seringkali menawarkan pengalaman budaya yang kaya dengan biaya yang relatif kompetitif dibandingkan perjalanan jarak jauh atau destinasi yang terdampak konflik. Pergeseran ini menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan terhadap industri perjalanan secara keseluruhan, minat masyarakat untuk bepergian tetap tinggi. Hanya saja, wisatawan kini menjadi lebih selektif dan pragmatis dalam memilih waktu serta destinasi yang dianggap aman, nyaman, dan menawarkan nilai terbaik. Dengan kondisi tersebut, pelaku industri seperti Bayu Buana terus berupaya menjaga kinerja agar penurunan tidak semakin dalam, sekaligus beradaptasi dengan perubahan pola dan preferensi perjalanan masyarakat yang dinamis.
Keseluruhan situasi ini menyoroti perlunya pendekatan multi-sektoral dan kolaboratif dari pemerintah, maskapai penerbangan, perhotelan, agen perjalanan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan yang mendukung stabilitas harga, peningkatan kapasitas armada, serta stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat akan menjadi kunci untuk memastikan sektor pariwisata Indonesia dapat menavigasi periode tantangan ini dan terus berkontribusi pada perekonomian nasional.
(ddn/ddn)