Sektor pariwisata nasional Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan positif, namun negara ini masih menghadapi tantangan signifikan dalam mengejar ketertinggalan dari negara-negara pesaing di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Meskipun menunjukkan resiliensi di tengah ketidakpastian global, laju pertumbuhan Indonesia belum secepat yang dicapai oleh beberapa tetangga regional yang kini telah melampaui capaian pariwisata Indonesia secara substansial.
sulutnetwork.com – Data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 Juni 2026 mencatat bahwa kunjungan wisman ke Indonesia selama periode Januari hingga April 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan sebesar 8,24 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Capaian ini menjadi indikator positif bahwa daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata tetap kuat, bahkan di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi menghambat mobilitas perjalanan internasional. Kinerja sektor pariwisata yang stabil ini menjadi fondasi penting bagi upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR pada Rabu (3/6/2026), menegaskan bahwa capaian tersebut adalah bukti nyata ketahanan sektor pariwisata Indonesia. "Kita mengalami situasi geopolitik yang cukup dinamis, namun kami bersyukur pariwisata Indonesia tetap menunjukkan resiliensi yang luar biasa," ujar Widiyanti. Ia menjelaskan bahwa sejak Februari 2026, kondisi geopolitik global memang mulai memanas, menciptakan berbagai keraguan dan kehati-hatian di sektor perjalanan dan pariwisata global. Meskipun demikian, Indonesia berhasil mempertahankan momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan asing.
Widiyanti menambahkan bahwa pertumbuhan kunjungan wisman tidak hanya terjadi secara akumulatif, melainkan juga menunjukkan percepatan pada periode tertentu. "Pada periode Januari-April, kita melihat ada pertumbuhan kunjungan sebesar 8,24 persen. Bahkan, pada bulan Maret hingga April saja, pertumbuhannya mencapai 8,72 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu," paparnya. Peningkatan ini menandakan adanya pemulihan dan peningkatan kepercayaan wisatawan terhadap Indonesia sebagai destinasi yang aman dan menarik, meskipun kondisi eksternal tidak sepenuhnya kondusif. Pemerintah pun telah menetapkan target ambisius untuk jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2026, yakni mencapai 16 juta hingga 17,6 juta kunjungan, sebuah lompatan signifikan dari realisasi empat bulan pertama.
Selain dari sisi kuantitas kunjungan, pemerintah juga menyoroti perbaikan pada kualitas kunjungan wisatawan. Data menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran wisatawan asing saat berkunjung ke Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai US$1.346 per kunjungan. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 5,36 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan pengeluaran ini merupakan indikator penting bahwa Indonesia berhasil menarik wisatawan dengan daya beli lebih tinggi atau mampu mendorong wisatawan untuk menghabiskan lebih banyak uang selama berada di destinasi. Pemerintah menargetkan angka rata-rata pengeluaran ini dapat terus meningkat menjadi antara US$1.372 hingga US$1.404 pada akhir tahun ini, sejalan dengan strategi untuk mengembangkan pariwisata berkualitas yang memberikan dampak ekonomi lebih besar.
Dari sisi devisa, sektor pariwisata juga menunjukkan performa yang menjanjikan. Devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata pada kuartal I 2026 tercatat mencapai US$4,05 miliar, atau setara dengan sekitar Rp 68,28 triliun. Angka ini mencerminkan kenaikan sebesar 6,30 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kontribusi devisa yang signifikan ini memperkuat neraca pembayaran negara dan menunjukkan peran strategis pariwisata dalam menghasilkan pendapatan valuta asing. Seiring dengan peningkatan kunjungan dan pengeluaran, diharapkan devisa yang dihasilkan juga akan terus bertumbuh, mendukung stabilitas ekonomi makro.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga terus menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pemerintah menargetkan kontribusi pariwisata terhadap PDB berada di kisaran 4,6 hingga 4,7 persen. Target ini sedikit lebih tinggi dari realisasi saat ini yang berkisar antara 4,01 hingga 5 persen, menunjukkan optimisme pemerintah terhadap potensi sektor ini untuk menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kontribusi PDB ini tidak hanya mencerminkan pendapatan langsung dari pariwisata, tetapi juga efek berganda terhadap sektor-sektor terkait seperti transportasi, akomodasi, kuliner, kerajinan tangan, dan industri kreatif.
Di sektor ketenagakerjaan, industri pariwisata juga berperan vital sebagai penyerap tenaga kerja yang besar. Pada tahun 2025, jumlah tenaga kerja yang terserap di industri pariwisata mencapai 25,91 juta orang, sebuah peningkatan signifikan sebesar 3,64 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Angka ini menggarisbawahi kapasitas sektor pariwisata dalam menciptakan lapangan kerja yang luas, mulai dari tingkat profesional hingga pekerja di sektor informal. Peningkatan penyerapan tenaga kerja ini sangat penting dalam upaya pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meskipun menunjukkan performa positif, Menteri Widiyanti mengakui bahwa sektor pariwisata sempat terdampak oleh gangguan penerbangan internasional akibat situasi geopolitik global. Pada periode terdampak, tercatat adanya pembatalan sebanyak 1.232 penerbangan, yang menyebabkan potensi kehilangan sekitar 127.376 perjalanan wisata. Kondisi ini terus berlanjut, dan hingga 27 Mei 2026, jumlah pembatalan penerbangan bahkan mencapai 1.444 penerbangan, dengan sekitar 160.052 perjalanan wisata yang tidak terealisasi. "Namun, kondisi ini tidak mengherankan mengingat adanya penutupan sejumlah jalur penerbangan internasional akibat situasi geopolitik yang memanas," jelasnya. Kendala ini, meskipun menghambat, tidak serta-merta mengurangi daya tarik Indonesia.
Indonesia tetap dinilai sebagai destinasi pilihan wisatawan di tengah ketidakpastian global. Hal ini tercermin dari meningkatnya lama tinggal wisatawan asing sebesar 8,53 persen serta kenaikan rata-rata pengeluaran mereka selama berada di Indonesia. Peningkatan lama tinggal dan pengeluaran ini menunjukkan bahwa wisatawan yang berhasil mencapai Indonesia cenderung memiliki pengalaman yang memuaskan dan menghabiskan waktu lebih banyak untuk menjelajahi berbagai destinasi. Pemerintah pun terus berupaya mengatasi tantangan konektivitas dengan mendorong pembukaan rute-rute penerbangan baru dan peningkatan kapasitas kursi, khususnya dari pasar utama seperti Australia dan China, guna mendukung pencapaian target kunjungan wisatawan tahun ini.
DPR Soroti Ketertinggalan Indonesia dari Pesaing Regional
Di balik tren pertumbuhan yang positif, kritik dan masukan konstruktif datang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti bahwa Indonesia masih tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan negara-negara pesaing di kawasan Asia. Meskipun terjadi peningkatan jumlah kunjungan, laju pertumbuhan dan total capaian Indonesia masih belum mampu menandingi kecepatan dan volume destinasi unggulan lainnya.
"Posisi Indonesia masih tertinggal cukup jauh. Jepang sudah mencatat lebih dari 14 juta wisatawan, Thailand sekitar 11 juta wisatawan, Vietnam hampir 9 juta wisatawan, sementara Indonesia baru sekitar 4,68 juta wisatawan," ujar Evita. Perbandingan ini menunjukkan adanya gap yang signifikan, yang membutuhkan evaluasi mendalam dan strategi yang lebih agresif dari pemerintah. Jepang, dengan fokus pada budaya dan musim yang beragam, serta Thailand dengan pesona pantai dan budaya yang kuat, telah berhasil menarik jutaan wisatawan, sementara Indonesia, dengan kekayaan alam dan budaya yang tak kalah, masih berjuang untuk mencapai angka yang serupa.
Menurut Evita, Vietnam menjadi negara yang perlu mendapat perhatian khusus karena dalam beberapa tahun terakhir berhasil melesat jauh meninggalkan Indonesia. "Beberapa tahun lalu, posisi kita dengan Vietnam masih sejajar. Hari ini, Vietnam melesat cukup jauh meninggalkan kita," katanya. Transformasi pariwisata Vietnam yang pesat, terutama dalam pengembangan destinasi seperti Phu Quoc dan Da Nang, menjadi studi kasus penting bagi Indonesia. Vietnam telah menunjukkan bagaimana investasi infrastruktur, kebijakan visa yang fleksibel, dan promosi yang terarah dapat menghasilkan pertumbuhan pariwisata yang eksplosif.
Evita menilai promosi destinasi wisata Vietnam seperti Phu Quoc dan Da Nang dilakukan secara sangat agresif, termasuk menyasar pasar Indonesia melalui berbagai paket wisata yang ditawarkan dengan harga kompetitif. Keberhasilan Vietnam ini menunjukkan pentingnya strategi pemasaran yang terintegrasi dan berani, serta kemampuan untuk menawarkan produk wisata yang menarik dengan nilai tambah yang jelas. Indonesia, dengan beragam destinasi unggulan, perlu belajar dari pendekatan ini untuk meningkatkan daya saingnya di pasar global.
Oleh karena itu, Evita meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi berbagai hambatan fundamental yang menyebabkan Indonesia belum mampu tumbuh secepat negara-negara pesaing. "Kita harus bertanya apa yang menjadi hambatan utama sehingga Indonesia belum mampu berlari secepat negara-negara tersebut. Apakah konektivitas, kebijakan visa, iklim investasi, strategi promosi, ataukah memang koordinasi lintas sektor yang belum optimal?" ujarnya, merujuk pada aspek-aspek krusial yang perlu dibenahi. Konektivitas udara dan darat ke destinasi-destinasi potensial masih menjadi pekerjaan rumah, begitu pula dengan kemudahan pengurusan visa bagi pasar-pasar tertentu yang berpotensi tinggi.
Evita juga secara khusus menyoroti masih adanya kendala investasi di sektor pariwisata, termasuk persoalan koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah lain. "Saya melihat masih ada hambatan investasi. Bahkan komunikasi dengan Perhutani di beberapa lokasi masih menjadi tantangan bagi investor yang ingin mengembangkan destinasi wisata," katanya. Isu birokrasi, tumpang tindih regulasi, dan kurangnya sinergi antarlembaga pemerintah dapat menghambat masuknya investasi yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas pariwisata berkualitas.
Ia menegaskan bahwa pengembangan pariwisata tidak bisa dilakukan secara sektoral dan harus menjadi program strategis nasional yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga. "Kalau kita bicara pengembangan destinasi wisata, tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata. Ini harus menjadi program strategis nasional karena keterkaitannya sangat banyak dengan kementerian dan lembaga lain," tegas Evita. Kementerian Perhubungan berperan dalam konektivitas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam infrastruktur dasar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan kawasan lindung, serta Kementerian Dalam Negeri dalam dukungan regulasi daerah. Sinergi yang kuat antarlembaga adalah kunci untuk membuka potensi penuh pariwisata Indonesia dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan kompetitif di kancah global.
Data perkembangan pariwisata RI April 2026
Foto: Badan Pusat Statistik